POLITIKAL.ID – Jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 1,033 juta orang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026. Angka tersebut mencakup lulusan pendidikan D4, S1, hingga S3.
Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi, MA, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, perguruan tinggi perlu memperkuat keterampilan praktis mahasiswa agar mereka lebih siap memasuki pasar kerja.
Prof Tadjuddin menjelaskan bahwa pendidikan tinggi selama ini masih banyak memberikan bekal teori kepada mahasiswa. Sementara itu, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang mampu menjalankan pekerjaan secara praktis sejak awal.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelasnya, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).
Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Menghadapi Perubahan Dunia Kerja
Fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia. Perubahan kebutuhan tenaga kerja juga menjadi tren di berbagai negara. Perkembangan teknologi dan masuknya artificial intelligence (AI) ikut mengubah jenis pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja pemula.
Prof Tadjuddin mengatakan perusahaan kini tidak lagi hanya mempertimbangkan gelar pendidikan ketika merekrut pekerja. Perusahaan juga membutuhkan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pekerjaan.
Menurutnya, sebagian lulusan masih meninggalkan kampus tanpa keterampilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kondisi tersebut membuat ijazah saja semakin sulit menjadi modal utama untuk mendapatkan pekerjaan.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” paparnya.
Selain persoalan kompetensi, Prof Tadjuddin menyoroti struktur ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja berkualitas. Sektor industri, terutama industri padat karya, menghadapi tekanan dari biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat.
Tekanan tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi. Salah satu dampaknya berupa pengurangan jumlah tenaga kerja. Kondisi itu semakin mempersempit peluang kerja bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Program Magang Perlu Diperluas
Pemerintah telah menyediakan program magang dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu mahasiswa memperoleh pengalaman kerja. Prof Tadjuddin menilai program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal lingkungan kerja sekaligus meningkatkan keterampilan.
Namun, ia menilai daya tampung program magang masih terbatas. Karena itu, pemerintah perlu memperluas pusat pelatihan kerja modern yang memiliki orientasi kuat terhadap kebutuhan industri.
Menurut Prof Tadjuddin, pusat pelatihan tersebut dapat menjadi jalur yang lebih cepat bagi lulusan yang belum terserap pasar kerja untuk meningkatkan kemampuan. Pemerintah dan perguruan tinggi juga perlu menyesuaikan materi pelatihan dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
Revitalisasi Pendidikan Vokasi Jadi Pilihan
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, turut mendorong pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan untuk menghadapi tingginya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi. Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.
Agus juga mengingatkan pentingnya melanjutkan pengembangan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Pendidikan tersebut dapat mencetak tenaga kerja level menengah yang siap bekerja sekaligus membekali calon wirausaha muda.
Menurut Agus, penguatan pendidikan vokasi juga dapat membantu mengurangi jumlah pencari kerja lulusan SMA yang belum memiliki kompetensi memadai. Selain meningkatkan peluang kerja, pendidikan vokasi dapat mendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Prof Tadjuddin menyampaikan pandangan serupa. Ia mendorong pemerintah dan perguruan tinggi memperkuat pusat pelatihan vokasi yang mengikuti kebutuhan pasar kerja.
Ia memperkirakan penguatan sistem pelatihan tersebut berpotensi membantu menyerap satu hingga dua juta pengangguran terdidik dalam dua sampai lima tahun apabila pemerintah dapat menjalankannya secara optimal. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia industri agar lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
(Redaksi)
