POLITIKAL.ID – Pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening bagi warga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah ingin memperkuat inklusi dan literasi keuangan melalui akses rekening yang lebih luas.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu ada arahan untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga.
Data Rekening Mengacu pada Dukcapil
Pemerintah akan menggunakan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam program tersebut.
Airlangga mengatakan pemerintah akan memadankan data Dukcapil dengan sistem yang berjalan di Bank Indonesia. Proses itu terutama berkaitan dengan sistem pembayaran.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelasnya.
Pemerintah menilai penyediaan rekening bagi masyarakat dapat memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.
Inklusi Keuangan Capai 93,62 Persen
Airlangga menyebut pemerintah telah melihat kondisi inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan mencapai 63,57 persen.
“Bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, capaian tersebut menunjukkan kondisi inklusi keuangan Indonesia yang cukup baik daripada dengan standar OECD.
Namun, pemerintah masih ingin meningkatkan capaian tersebut. Airlangga menyebut standar literasi keuangan OECD berada di kisaran 63 persen.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.
Pemerintah Dorong Transaksi Pakai QRIS
Selain memperluas kepemilikan rekening, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS.
Airlangga mengatakan QRIS akan menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan digital.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tutur Airlangga.
(Redaksi)
