Kasus ISPA Naik di Wilayah Terdampak Abu Anak Krakatau, Layanan Kesehatan Diminta Siaga
POLITIKAL.ID – Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) muncul di sejumlah wilayah setelah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyebar. Kondisi tersebut mendorong Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memperkuat kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Banten menjadi salah satu wilayah yang mencatat peningkatan cukup besar. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, jumlah kasus ISPA kini mencapai sekitar 4.500 kasus. Angka tersebut meningkat dari kondisi normal yang berada di kisaran 2.000 kasus.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan data tersebut kepada wartawan pada Rabu (9/9). Ia mengatakan laporan Dinas Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus ISPA hingga sekitar 2,5 kali dibandingkan kondisi biasanya.
“Laporan dari Dinkes, ada meningkat 2,5 dari biasanya terkait ISPA di Provinsi Banten,” kata Andra.
Kasus ISPA Akibat Abu Vulkanik Jadi Perhatian
Paparan abu vulkanik menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan peningkatan kasus ISPA di wilayah terdampak. Selain Banten, Lampung juga mencatat kasus ISPA setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar.
Data hingga Selasa (8/9) menunjukkan terdapat 76 kasus ISPA di Lampung. Perkembangan tersebut membuat kesiapan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rumah sakit dan puskesmas memiliki dukungan yang cukup untuk menangani warga.
“Saya minta Kemenkes berkoordinasi dengan pemda setempat untuk menyiapkan sarana rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati penyakit ISPA yang mulai diderita oleh warga,” kata Yahya ketika dihubungi, Kamis (10/9/2026).
Yahya menilai kesiapan tersebut penting karena masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah juga perlu menyesuaikan ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan dengan perkembangan kasus di lapangan.
Rumah Sakit dan Puskesmas Diminta Tetap Melayani
Selain meminta penambahan kesiapan layanan, Yahya mengingatkan fasilitas kesehatan agar tetap menerima warga yang membutuhkan pengobatan. Ia secara khusus meminta rumah sakit dan puskesmas tidak menolak pasien ISPA.
“Puskesmas dan Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien yang ingin berobat. Utamakan pelayanan, masalah administrasi nomor dua,” ujarnya.
Menurut Yahya, masyarakat harus mendapat akses pelayanan ketika mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas kesehatan tetap siaga selama kondisi tersebut berlangsung.
Kemenkes dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat komunikasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat membantu warga memahami risiko paparan abu vulkanik serta langkah perlindungan yang dapat mereka lakukan.
Warga Diminta Lindungi Saluran Pernapasan
Yahya meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di luar rumah. Ia mengimbau warga menggunakan masker untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap saluran pernapasan.
“Saya meminta masyarakat untuk waspada dengan menggunakan masker kalau beraktivitas di luar rumah. Supaya aman dari bahaya abu vulkanik bagi pernapasan. Dan menggunakan kacamata supaya terhindar dari iritasi,” sebutnya.
Imbauan tersebut berjalan beriringan dengan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Masyarakat dapat melakukan perlindungan diri, sementara pemerintah menyiapkan fasilitas, tenaga kesehatan, dan obat-obatan.
Peningkatan kasus ISPA di Banten dan Lampung menunjukkan dampak kesehatan dari sebaran abu vulkanik perlu mendapat perhatian. Karena itu, koordinasi Kemenkes dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan warga terdampak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pemerintah juga perlu terus memantau perkembangan kasus di wilayah terdampak. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah menyesuaikan kebutuhan fasilitas kesehatan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
(Redaksi)

