POLITIKAL.ID – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah agar mewaspadai empat guncangan ekonomi Indonesia yang terjadi secara bersamaan. Tantangan tersebut mencakup ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik yang memengaruhi harga minyak, persoalan daya saing domestik, serta tekanan dalam memanfaatkan bonus demografi.
Mari Elka menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026). Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak setiap guncangan sekaligus menyiapkan respons yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional.
Ia menilai empat tekanan yang muncul bersamaan membutuhkan perhatian serius. Pemerintah tidak cukup hanya merespons satu persoalan, tetapi juga perlu memahami hubungan antara berbagai tantangan tersebut.
“Kita menghadapi bukan hanya satu guncangan atau satu krisis, atau satu disrupsi. Kita menghadapi empat krisis atau guncangan pada saat yang bersamaan. Satu saja sudah akan membuat kita harus berpikir dalam bagaimana kita harus melakukan respons. Tapi kalau empat pada saat yang bersamaan, apa lagi,” ujar Mari Elka.
Empat Guncangan Ekonomi Indonesia Perlu Diantisipasi
Mari Elka menjelaskan bahwa tekanan pertama berasal dari ketidakpastian ekonomi global. Perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), termasuk kebijakan tarif, serta ketegangan perdagangan antara AS dan China menjadi faktor yang perlu dicermati Indonesia.
Perkembangan tersebut dapat memengaruhi perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan perubahan kondisi global ketika merumuskan kebijakan ekonomi nasional.
Selain perdagangan, konflik geopolitik juga menjadi sumber tekanan. Mari Elka menyoroti konflik di Selat Hormuz yang berdampak terhadap pergerakan harga minyak dunia.
Jalur tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi internasional. Ketika konflik mengganggu distribusi minyak, perubahan pasokan dan harga energi dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi dan industri.
Mari Elka memperkirakan tekanan harga minyak dapat berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi ini juga berpotensi menambah beban fiskal pemerintah.
“Dan kelihatannya ini akan berkepanjangan. Harga minyak tinggi akan berkepanjangan dengan segala dampaknya termasuk ke fiskal kita,” ujar Mari Elka.
Daya Saing dan Ketimpangan Masih Menjadi Tantangan Domestik
Guncangan ketiga berkaitan dengan persoalan ekonomi di dalam negeri. Mari Elka menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus mengatasi ketimpangan antarwilayah.
Peningkatan daya saing membutuhkan kemampuan ekonomi nasional untuk menghasilkan produk dan layanan yang bernilai tambah. Pemerintah juga perlu memperhatikan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan dunia usaha menghadapi persaingan.
Di sisi lain, ketimpangan antarwilayah menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Perbedaan akses terhadap infrastruktur, investasi, pendidikan, dan kesempatan kerja dapat memengaruhi kemampuan setiap daerah untuk berkembang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah ketika menyusun kebijakan pembangunan. Upaya tersebut dapat membantu memperluas kesempatan ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.
Persoalan domestik ini juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan yang layak. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu menghasilkan peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Bonus Demografi Membutuhkan Lapangan Kerja yang Memadai
Tantangan keempat berkaitan dengan bonus demografi. Mari Elka menjelaskan bahwa sekitar separuh penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif atau usia muda. Komposisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Namun, peluang itu membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. Jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila perekonomian tidak menyediakan pekerjaan yang cukup.
Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak. Kesempatan kerja juga perlu menjangkau generasi muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja.
Mari Elka turut menyoroti persoalan berkurangnya kelas menengah. Menurutnya, penciptaan pekerjaan dengan penghasilan memadai menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian.
“Jadi penciptaan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak itu menjadi salah satu tantangan kita, termasuk itu juga menyebabkan berkurangnya middle class kita. Dan masih banyak lagi yang menjadi tantangan kita di dalam negeri, tapi juga ada kesempatan,” terangnya.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kesempatan bagi tenaga kerja muda untuk meningkatkan keterampilan.
Respons Kebijakan Perlu Memperhatikan Kondisi Ekonomi Nasional
Mari Elka membandingkan situasi saat ini dengan kondisi Indonesia pada periode 1965–1996. Menurutnya, guncangan yang dihadapi sekarang memiliki tingkat dan karakteristik berbeda dari situasi pada periode tersebut, yang membutuhkan perubahan mendasar dalam tatanan perekonomian Indonesia.
Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian serius terhadap tekanan yang muncul secara bersamaan. Perubahan kondisi global dapat berinteraksi dengan persoalan domestik dan memengaruhi ruang pemerintah dalam mengelola perekonomian.
Dalam menghadapi empat guncangan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan perdagangan internasional, perkembangan harga energi, daya saing nasional, dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja secara terpadu.
Pada saat yang sama, tantangan tersebut juga menyimpan peluang. Bonus demografi, misalnya, dapat mendukung pertumbuhan apabila Indonesia mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menyediakan pekerjaan dengan pendapatan yang layak.
Pernyataan Mari Elka menjadi pengingat bahwa pengelolaan ekonomi membutuhkan perhatian terhadap risiko eksternal maupun persoalan dalam negeri. Pemerintah perlu memahami keterkaitan setiap tantangan agar kebijakan yang disusun dapat menjaga ketahanan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.
(Redaksi)
