POLITIKAL.ID – Pendangkalan saluran, tumpukan sampah, dan ketidaksesuaian elevasi drainase masih menjadi persoalan yang perlu segera ditangani Pemerintah Kota Samarinda. DPRD meminta pembenahan infrastruktur tersebut dipercepat sebelum curah hujan meningkat dan memicu genangan di kawasan permukiman maupun jalan raya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai periode kemarau menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem drainase secara menyeluruh. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak menunda penanganan titik-titik yang berpotensi menyebabkan banjir.
Rohim menyampaikan hal tersebut pada Senin (12/10/2026). Ia merujuk perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut musim hujan di Kalimantan Timur diprediksi mulai berlangsung pada November 2026. Sementara itu, puncak hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” ujar Rohim.
Drainase Samarinda Mengalami Pendangkalan
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Komisi III DPRD Samarinda menemukan sejumlah persoalan yang menghambat aliran air. Salah satunya adalah elevasi saluran yang tidak sesuai sehingga air sulit mengalir menuju titik pembuangan akhir di sungai.
Endapan sedimentasi dan sampah juga mengurangi kapasitas drainase. Akibatnya, saluran tidak mampu mengalirkan air secara optimal ketika hujan deras mengguyur kota.
“Drainase kita juga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi parah, serta tumpukan sampah yang menjadi hambatan,” jelasnya.
Rohim meminta Dinas PUPR Samarinda memaksimalkan anggaran pemeliharaan untuk mengeruk sedimentasi dan memperbaiki saluran yang mengalami gangguan. Ia juga mendorong pemerintah menyusun prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerawanan banjir.
Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyasar lokasi yang berulang kali mengalami genangan. Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase terhubung dengan baik, mulai dari saluran permukiman hingga jalur pembuangan menuju sungai.
Kolam Retensi Sempaja Perlu Didukung Saluran Pembuangan
Kawasan Sempaja menjadi salah satu perhatian Komisi III DPRD Samarinda. Di wilayah tersebut, kolam retensi masih menghadapi kendala karena belum memiliki saluran pembuangan langsung yang memadai menuju drainase utama.
Rencana penyaluran air dari kolam retensi akan memanfaatkan drainase Jalan PM Noor sebelum mengalirkannya ke sungai. Rohim meminta pemerintah memastikan jalur tersebut berfungsi optimal.
Pemerintah perlu memeriksa kondisi saluran, membersihkan tumpukan sampah, mengatasi pendangkalan, serta memastikan elevasi mendukung kelancaran aliran air.
Rohim menilai kolam retensi tidak akan bekerja maksimal tanpa sistem pembuangan yang memadai. Karena itu, pemerintah harus membenahi jalur drainase yang terhubung dengan fasilitas pengendali banjir tersebut.
Pengawasan Tata Ruang Juga Harus Diperkuat
Selain memperbaiki drainase, Rohim menekankan pentingnya pengendalian tata ruang untuk menekan risiko banjir. Pembukaan lahan di kawasan hulu dan alih fungsi daerah resapan air dapat meningkatkan limpasan air menuju permukiman di dataran rendah.
Ia mendorong Pemkot Samarinda memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan yang berpotensi mengurangi daya serap tanah.
Menurutnya, perlindungan kawasan resapan dan pengendalian pembukaan lahan harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga menyasar faktor penyebabnya.
Rohim berharap pemerintah memanfaatkan waktu sebelum musim hujan untuk menyelesaikan persoalan drainase. Pemeliharaan rutin, perbaikan saluran, dan pengawasan tata ruang perlu
(Adv)
