POLITIKAL.ID – Polri memperbarui mekanisme penegakan kode etik profesi melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut membawa sejumlah perubahan penting, mulai dari hak mengajukan banding, komposisi majelis sidang, hingga kemungkinan menghadiri persidangan secara daring.
Penerbitan aturan baru ini berlangsung menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menandatangani regulasi tersebut pada 16 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia juga mengonfirmasi bahwa penanganan perkara etik Listyo menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Perpol 4/2026 Batasi Hak Pengajuan Banding
Salah satu perubahan menyentuh ketentuan angka 6 Pasal 1 mengenai pengertian banding. Dalam aturan sebelumnya, pelanggar maupun anggota keluarganya memiliki kesempatan mengajukan keberatan atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Pihak yang berhak mengajukan banding mencakup pelanggar, suami atau istri, anak, serta orang tua pelanggar. Namun, Perpol 4/2026 mengubah ketentuan tersebut dengan membatasi hak pengajuan banding hanya kepada pelanggar.
Dengan demikian, keluarga tidak lagi tercantum sebagai pihak yang dapat mengajukan banding atas putusan sidang etik.
Selain itu, Pasal 15 mendapat tambahan ayat (4a). Ketentuan ini mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi.
Gelar perkara tersebut melibatkan empat fungsi internal Polri, yakni inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Penambahan ini memperjelas keterlibatan lintas fungsi dalam proses penanganan pelanggaran etik.
Jadwal Pemeriksaan dan Komposisi Majelis Berubah
Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 19 ayat (5), khususnya mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan.
Aturan sebelumnya menetapkan penyampaian surat paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Sementara itu, regulasi terbaru mengubah perhitungan menjadi tiga hari kalender.
Perubahan yang cukup penting juga muncul dalam Pasal 42 ayat (3). Ketentuan ini mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri.
Sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Kini, regulasi memberikan ruang bagi anggota majelis dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.
Ketentuan tersebut membuka kemungkinan keterlibatan personel berpangkat lebih rendah dalam majelis pemeriksa etik. Perubahan ini juga menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan persiapan sidang etik Listyo Sigit Prabowo.
Aturan serupa berlaku untuk KKEP Banding. Melalui perubahan Pasal 74 ayat (3), anggota majelis banding dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat pelanggar.
Sidang Etik Bisa Berlangsung Secara Daring
Perubahan lain menyentuh Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan.
Perpol sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP secara langsung. Namun, aturan terbaru memberikan alternatif kehadiran melalui media elektronik.
Ketentuan tersebut tetap mensyaratkan persetujuan Ketua KKEP. Artinya, terduga pelanggar dapat mengikuti persidangan secara langsung maupun melalui sarana komunikasi elektronik sesuai persetujuan pimpinan sidang.
Perubahan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan sidang etik. Namun, regulasi tetap menempatkan Ketua KKEP sebagai pihak yang menentukan persetujuan kehadiran secara elektronik.
Masa Penempatan Khusus dan Syarat Pengunduran Diri
Perpol 4/2026 juga mengubah ketentuan Pasal 98 ayat (4) mengenai masa penempatan pelanggar di tempat khusus.
Sebelumnya, masa penempatan khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penempatan berdasarkan pertimbangan Akreditor. Kini, batas waktunya berubah menjadi maksimal 20 hari kalender.
Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai persyaratan kesempatan mengajukan pengunduran diri.
Aturan lama mensyaratkan pelanggar tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara itu, aturan baru menggunakan batas ancaman pidana lima tahun atau lebih.
Perubahan redaksi tersebut memperluas cakupan tindak pidana yang menjadi pertimbangan dalam persyaratan pengunduran diri.
Secara keseluruhan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah sejumlah mekanisme pemeriksaan dan penegakan kode etik di lingkungan Polri. Regulasi ini mencakup pembatasan hak banding, penyesuaian komposisi majelis, fleksibilitas kehadiran sidang, hingga perubahan masa penempatan khusus.
(Redaksi)



