POLITIKAL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang dalam perkara korupsi yang menyeret Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah menemukan komunikasi antara Anom dan jajaran BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Dugaan tersebut membuka kemungkinan adanya pengaturan hasil pemeriksaan keuangan yang tidak hanya melibatkan pihak di daerah. KPK kini menelusuri siapa saja yang memiliki kewenangan dalam pengaturan temuan audit, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat di tingkat pusat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengembangkan dugaan tersebut. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak menjadi bagian dari upaya mengungkap alur komunikasi dan kemungkinan distribusi uang.
“Ada dugaan aliran uang ke pihak BPK RI. Namun, penyidik masih menelusuri kemungkinan pengondisian yang melibatkan para pihak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Budi menegaskan, penyidik tidak hanya memeriksa komunikasi antara Anom dan BPK Jawa Tengah. KPK juga menguji kemungkinan adanya keterlibatan pejabat BPK di tingkat nasional dalam pengaturan hasil audit.
“Oleh karena itu, penyidik memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk mendalami kemungkinan keterkaitan pihak-pihak dalam pengaturan hasil pemeriksaan tersebut,” ujarnya.
KPK Telusuri Keterlibatan BPK RI dalam Audit Pemalang
Menurut Budi, dugaan aliran uang tersebut memiliki kemiripan dengan perkara suap pengaturan hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam perkara itu, penyidik menelusuri keterlibatan pihak di tingkat perwakilan hingga pusat.
KPK kini menganalisis pembagian kewenangan dalam proses pemeriksaan keuangan. Penyidik ingin memastikan apakah pengaturan temuan audit hanya melibatkan pejabat daerah atau juga menjangkau pejabat BPK RI.
“Dalam perkara Muara Enim, penyidik tidak berhenti menelusuri pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Penyidik juga mengembangkan pemeriksaan hingga ke tingkat pusat,” kata Budi.
Ia menjelaskan, penyidik perlu mengidentifikasi pihak yang memiliki kewenangan mengatur temuan pemeriksaan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara Pemalang.
Pemeriksaan Kepala BPK Jawa Tengah
Sebelumnya, KPK memeriksa Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut berfokus pada dugaan pengaturan hasil audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Budi mengatakan, penyidik menemukan indikasi pola yang menyerupai perkara korupsi di Kabupaten Klaten. Dalam perkara tersebut, KPK mendalami dugaan pengaturan temuan pemeriksaan atau dropping temuan dalam sejumlah audit pemerintah daerah.
“Penyidik melihat adanya kemiripan pola dengan perkara di Klaten. Karena itu, kami mendalami apakah pengaturan temuan audit juga terjadi dalam pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang,” ungkap Budi.
KPK masih membutuhkan keterangan tambahan untuk mengungkap mekanisme pengaturan tersebut. Penyidik juga akan menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan dalam proses pemeriksaan keuangan.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap jajaran BPK menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan perkara ini.
Empat Orang Menjadi Tersangka
Dalam perkara Pemalang, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas Anom Widiyantoro, Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto.
KPK menduga Anom menggunakan Mohamad Haris alias Gus Haris sebagai orang kepercayaan untuk mengumpulkan uang dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut total uang yang terkumpul mencapai Rp1,98 miliar.
Penyidik juga mendalami dugaan penyerahan sebagian uang tersebut kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto yang bekerja sebagai staf administrasi di KPK.
Dalam konstruksi perkara, Lilik mengaku memiliki kemampuan mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja di lembaga antirasuah tersebut. KPK kemudian mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dugaan keterlibatan para pihak dalam rangkaian peristiwa itu.
Penetapan empat tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan pemerasan terhadap Anom.
Penyidik memperluas penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jajaran BPK. Namun, KPK belum menyimpulkan adanya aliran uang kepada pejabat BPK RI karena penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis bukti.
(Redaksi)



