POLITIKAL.ID – Perdebatan panjang mewarnai pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur 2027. Bahkan, rapat Dewan Pengupahan Provinsi harus mengalami skorsing hingga tujuh kali sebelum seluruh unsur mencapai kesepakatan di angka Rp4.046.360 per bulan.
Nominal tersebut menjadi rekomendasi UMP Kaltim 2027, naik Rp283.929 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.762.431.
Kesepakatan itu tercapai dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim pada Kamis (19/11/2026). Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk mendapatkan penetapan resmi.
Usulan Buruh Rp5,7 Juta, Pengusaha Pertimbangkan Kemampuan Industri
Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan bahwa pembahasan UMP 2027 melibatkan perbedaan pandangan cukup tajam.
Serikat pekerja atau buruh sempat mengajukan usulan UMP sekitar Rp5,7 juta. Angka tersebut mengacu pada kebutuhan hidup layak pekerja di Kalimantan Timur yang dinilai relatif tinggi.
Namun, kalangan pengusaha memiliki pertimbangan berbeda. Mereka memperhitungkan kemampuan dunia usaha, kondisi perekonomian daerah, serta tantangan yang dihadapi sektor industri, terutama pertambangan.
Perbedaan kepentingan tersebut membuat proses perundingan berjalan panjang. Meski demikian, seluruh unsur Dewan Pengupahan akhirnya mencapai kesepakatan pada angka Rp4.046.360.
Kenaikan UMP Kaltim 2027 Capai Rp283 Ribu
Jika dibandingkan dengan UMP 2026, rekomendasi upah minimum tahun depan mengalami kenaikan nominal Rp283.929.
Berikut perbandingannya:
| Komponen | Besaran |
|---|---|
| UMP 2026 | Rp3.762.431 |
| Rekomendasi UMP 2027 | Rp4.046.360 |
| Kenaikan nominal | Rp283.929 |
| Persentase kenaikan berdasarkan nominal | 7,55% |
| Nilai KHL 2027 | Rp6.039.344 |
Persentase kenaikan perlu mendapat konfirmasi lebih lanjut. Sebab, angka 7,02 persen yang diberitakan berbeda dengan hasil perhitungan berdasarkan nominal UMP 2026 dan rekomendasi UMP 2027, yakni sekitar 7,55 persen.
Nilai Kebutuhan Hidup Layak Kaltim Tembus Rp6 Juta
Dalam pembahasan pengupahan, Dewan Pengupahan menggunakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp6.039.344 per bulan sebagai salah satu acuan.
Perhitungan rekomendasi tersebut menggunakan pendekatan 67 persen dari nilai KHL.
Dengan demikian, rekomendasi UMP sebesar Rp4.046.360 masih berada di bawah kebutuhan hidup layak yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan.
Kondisi ini memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menyelaraskan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan dunia usaha.
UMK Samarinda dan Daerah Industri Menunggu Pembahasan
Setelah menyepakati rekomendasi UMP tingkat provinsi, pembahasan selanjutnya berlanjut pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser.
Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan berbeda. Karena itu, pembahasan UMK akan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah menjadwalkan penetapan UMK 2027 paling lambat pada 25 November 2026.
Artinya, pekerja di tingkat kabupaten dan kota masih harus menunggu hasil pembahasan sebelum mengetahui besaran upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
Enam Sektor Industri Dibahas untuk Upah Minimum Sektoral
Selain UMP dan UMK, Dewan Pengupahan Kaltim juga memasukkan enam sektor industri dalam pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.
Keenam sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit, pemanenan kayu, serta industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya.
Selanjutnya, pembahasan besaran upah minimum sektoral dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026.
Sektor-sektor tersebut menjadi perhatian karena Kalimantan Timur memiliki aktivitas ekonomi yang kuat di bidang pertambangan, energi, perkebunan, dan pengolahan.
Keputusan Gubernur Jadi Penentu UMP Kaltim 2027
Kesepakatan Dewan Pengupahan belum menjadi akhir dari proses penetapan UMP Kaltim 2027.
Pemerintah provinsi masih harus menyelesaikan tahapan penetapan melalui keputusan Gubernur Rudy Mas’ud.
Di sisi lain, pekerja berharap kenaikan upah minimum dapat membantu menjaga daya beli di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Sementara itu, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pengupahan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Dengan demikian, keputusan gubernur dan hasil pembahasan UMK serta upah minimum sektoral akan menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha menjelang pemberlakuan standar pengupahan 2027.
(Redaksi)



