"Warga Kaltim wajib mendukung IKN karena ini adalah kebijakan strategis yang bisa memajukan Kaltim," tambah Ayub.

Ayub berharap agar Kaltim tidak mengalami kondisi serupa dengan provinsi di sekitar DKI Jakarta yang masih tertinggal, meskipun berdekatan dengan ibu kota.

"Kami di DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim akan berupaya agar Kaltim tidak tertinggal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Konektivitas antara Kaltim dan IKN harus dibangun dengan baik," jelasnya.

Ia juga optimistis bahwa kebijakan pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia Kaltim dalam menyongsong perubahan besar yang dibawa oleh keberadaan IKN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam retret bersama Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam empat tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui akun Instagramnya @rajaantoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyebut IKN sebagai "Ibu Kota Politik" dan meminta Otorita IKN untuk menuntaskan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dalam empat tahun ke depan. (adv/dprdkaltim)