Ia pun mempertanyakan kapasitas para pakar hukum tata negara yang tampil di dalam film tersebut.
Pakar yang dimaksudkannya itu adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
“Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” tuturnya.
Menurut Habiburokhman tokoh-tokoh yang ada di Film tersebut menyampaikan informasi menyudutkan pihak tertentu dan bersebrangan dengan yang terjadi di masyarakat.
“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” bebernya.
(Redaksi)