POLITIKAL.ID – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyampaikan peringatan tegas kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait wacana pengambilalihan Greenland. Menurut Frederiksen, langkah tersebut akan mengakhiri aliansi militer NATO sekaligus mengguncang sistem keamanan global yang terbentuk sejak Perang Dunia II.
Pernyataan itu muncul setelah Trump kembali menyampaikan pandangannya pada Minggu (4/1/2026) bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Washington. Greenland saat ini berstatus wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark dan memiliki pemerintahan sendiri.
Sebagai negara anggota NATO, Denmark menilai pernyataan Trump berpotensi menciptakan krisis serius di dalam aliansi pertahanan tersebut. Oleh karena itu, Frederiksen peringatkan Trump dan menegaskan bahwa NATO hanya dapat bertahan jika seluruh anggota menghormati kedaulatan satu sama lain.
“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lainnya, maka semuanya akan berhenti. NATO akan berakhir, dan sistem keamanan pasca-Perang Dunia II akan runtuh,” kata Frederiksen, seperti dikutip dari DW.
Selain berdampak pada NATO, pemerintah Denmark juga menilai isu Greenland menyentuh prinsip dasar hukum internasional. Dengan demikian, Kopenhagen menolak segala bentuk pendekatan sepihak dalam menentukan masa depan wilayah tersebut.
Denmark Peringatkan Trump Kedaulatan, Greenland Serukan Dialog Tenang
Dalam sikap resminya, Frederiksen menekankan bahwa Denmark tidak membuka ruang negosiasi terkait kedaulatan Greenland. Menurut dia, ia Peringatkan Trump bahwa Greenland merupakan bagian sah dari Kerajaan Denmark yang memiliki hak menentukan masa depan politiknya sendiri.
Lebih lanjut, pemerintah Denmark memandang stabilitas kawasan Arktik hanya dapat terjaga melalui kerja sama multilateral. Oleh sebab itu, setiap upaya penguasaan wilayah secara paksa akan merusak kepercayaan antarnegara.
Pada saat yang sama, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan pesan berbeda dengan nada lebih menenangkan. Nielsen meminta masyarakat Greenland tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pernyataan politik dari luar negeri.
Menurut Nielsen, tidak ada dasar hukum maupun kondisi geopolitik yang memungkinkan Amerika Serikat menaklukkan Greenland. Karena itu, ia menilai situasi saat ini tidak mengancam kedaulatan wilayah tersebut.
“Amerika Serikat tidak dapat menaklukkan Greenland. Pernyataan itu tidak benar. Karena itu, masyarakat tidak perlu panik,” ujar Nielsen saat berbicara di Nuuk.
Meski demikian, Nielsen menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan Amerika Serikat. Di satu sisi, Greenland membutuhkan kemitraan strategis, terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Di sisi lain, Greenland menuntut penghormatan penuh terhadap hukum internasional.
Melalui unggahan di media sosial pada Senin, Nielsen secara terbuka meminta Trump menghentikan wacana aneksasi. Ia menegaskan bahwa rakyat Greenland menolak segala bentuk tekanan politik.
“Sudah cukup. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tulis Nielsen.
Selain itu, Nielsen menegaskan bahwa Greenland tetap terbuka terhadap dialog resmi. Namun, dialog tersebut harus berlangsung melalui jalur diplomatik yang sah dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang.
Alasan Strategis Trump dan Dampaknya bagi NATO
Sementara itu, Trump kembali mengangkat isu Greenland sehari setelah otoritas Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke New York untuk menghadapi proses hukum atas sejumlah tuduhan, termasuk narkoterorisme.
Dalam pernyataannya kepada media, Trump menyebut Greenland sebagai kepentingan strategis Amerika Serikat. Menurut dia, wilayah tersebut berperan penting bagi keamanan nasional Washington.
“Kami membutuhkan Greenland,” kata Trump kepada para jurnalis.
Trump juga mengaitkan kepentingan tersebut dengan meningkatnya aktivitas China dan Rusia di kawasan Arktik. Oleh karena itu, ia mengklaim Amerika Serikat perlu memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Trump pernah menawarkan pembelian Greenland dari Denmark. Bahkan, ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Namun, pernyataan tersebut menuai kritik keras dari sekutu Eropa.
Di sisi lain, Greenland memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Wilayah itu menyimpan cadangan minyak, gas, serta mineral kritis yang dibutuhkan industri teknologi global. Selain itu, mencairnya es di kawasan Arktik membuka jalur pelayaran baru yang meningkatkan nilai strategis Greenland.
Saat ini, Amerika Serikat telah mengoperasikan pangkalan militer di Greenland. Pemerintah Denmark menyatakan kesediaannya memperkuat kerja sama pertahanan dengan Washington. Meski begitu, Denmark menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berarti penyerahan kedaulatan.
Ketegangan meningkat setelah penasihat utama Trump, Stephen Miller, menyebut Greenland sebagai “koloni Denmark”. Pernyataan itu memicu kritik luas dari diplomat Eropa karena bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
Pada akhirnya, isu Greenland berkembang menjadi ujian serius bagi soliditas NATO. Sikap tegas Denmark menunjukkan bahwa Eropa tidak akan menerima perubahan sepihak atas tatanan keamanan global.
(Redaksi)
