“Keterlibatan politik dapat memicu konflik kepentingan dan mengganggu kredibilitas pemerintah,” ungkapnya.

Lebih jauh, Abdulloh berharap agar pemerintah daerah, pimpinan lembaga, dan pejabat terkait terus mengingatkan bawahannya tentang kewajiban untuk menjaga netralitas selama masa Pilkada.

Penegakan prinsip netralitas, kata Abdulloh, akan menjadi salah satu faktor penentu agar proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Selain itu, Abdulloh juga mengimbau agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam mengawasi perilaku aparat negara selama Pilkada.

Ia menyarankan agar setiap warga yang menemukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas segera melaporkannya.

“Pengawasan masyarakat akan memastikan integritas dan kredibilitas Pilkada 2024 tetap terjaga,” tambahnya.

Dengan komitmen yang teguh dari TNI, Polri, dan ASN untuk menjaga netralitas, Abdulloh optimis Pilkada 2024 di Kaltim dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya tetap netral.

Ia berharap seluruh pihak menghormati prinsip tersebut demi menjaga kestabilan demokrasi di Kaltim. (adv/dprdkaltim)