Sebagian masyarakat menganggap, putusan MK itu sebagai kongkalikong kekuasaan untuk meloloskan Gibran, mengingat ada Anwar Usman di MK sebagai paman Gibran.

Merespons hal itu, Hasan Nasbi mengaku tak sependapat jika dianggap Presiden Jokowi ikut campur tangan mengenai putusan itu.

Menurutnya, jangan dengan mudah menganggap sebuah hal adalah konspirasi politik bila tidak suka dengan kebijakan yang telah diputuskan.

"Orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, dianggap semua melanggar etika, semua jelek, semua dosa. Sementara kalau giliran dia. Ketika ada putusan MK nomor 90 (batas usia capres-cawapres) itu semua orang ingin batalkan itu. Tapi ketika ada putusan MK nomor 70, orang yang dulu pengen batalin ini (putusan (90) pengen ini (putusan 70) dipertahankan," jelasnya. 

Ia lalu menyoroti judicial review pasal dinasti undang undang pilkada yang diputus MK zaman Mahfud MD.

Menurutnya banyak kejadian di masa lalu yang tidak pernah dipermasalahkan, namun hari ini dipermasalahkan 

"Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok, dan itu dikabulkan nggak pake paman juga kok. Jangan yang itu dianggap fair dan yang ini dianggap tidak fair," pungkasnya. (*)