Tak lama berselang, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, berkicau lewat akun Twitter-nya, @AndiArief_, untuk meminta klarifikasi Mahfud, Airlangga, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, seta BIN seputar tuduhan bahwa SBY, AHY, serta Demokrat dalang demonstrasi UU Ciptaker.
Ia bahkan menyebut ketegangan politik tidak akan mereda bila klarifikasi tidak diberikan oleh pemerintah.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," cuit Andi.
Mahfud akhirnya angkat bicara dan berkata bahwa pemerintah tak pernah menuding SBY dan AHY sebagai dalang demonstrasi tolak UU Ciptaker.
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras," cuit Mahfud lewat Twitter miliknya @mohmahfudmd, Rabu (14/10).
Sebaliknya, Mahfud meminta Andi menjelaskan kapan pihak pemerintah pernah menuding SBY, AHY maupun partai Demokrat berada di balik kericuhan.
Dia meminta Andi menjelaskan karena pemerintah memang tak pernah bicara demikian.
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," katanya.
Dalam wawancara di program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu (14/10), Mahfud mempersilakan Demokrat melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang menuding SBY sebagai sosok di balik aksi-aksi penolakan UU Ciptaker.
"Ya lapor saja yang merasa dirugikan. Itu kan, saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu saya klarifikasi apa, pemerintah enggak pernah sebut SBY," kata Mahfud.
"Lalu komentar netizen itu banyak sekali, salah satunya, 'Pak itu bukan pemerintah yang memberitahu (menuduh SBY), namanya 'Tanjung,' katanya [Tanjung] yang menuduh SBY. Laporkan aja Tanjung-nya karena menyebut nama SBY," tantang Mahfud.
Saat diminta merespons tantangan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman tidak memberikan jawaban lugas.
Ia malah mempertanyakan apakah polisi akan menindaklanjuti bila pihaknya membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap SBY tersebut.
"Apa polisi akan tindak lanjut? Tidak kan? Mengapa tidak? Kerena mereka sendiri yang bikin bukan?" ucap Benny lewat pesan singkat dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).
Pun begitu saat ditanya apakah klarifikasi yang disampaikan Mahfud bahwa nama SBY tidak pernah disebutkan dalam rapat-rapat pemerintah menyikapi aksi penolakan UU Ciptaker sudah cukup bagi Demokrat, Benny tidak memberikan jawaban secara tegas.
"Cukup apa?" ujarnya. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "SBY dan Tudingan Dalang Ricuh Demo Omnibus Law"
