POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Perusahaan PT. Insani Bara Perkasa (IBP) melaporkan warga Simpang Pasir, Palaran ke Polrestabes Samarinda karena diduga melakukan ilegal mining.
Kabar tersebut pun sampai ke telinga Wakil Rakyat DPRD Samarinda.
Menanggapi hal ini, Komisi III DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak, diantaranya perwakilan warga Simpang Pasir, Polisi, perwakilan perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, Inspektur Pertambangan, dan sejumlah pihak lainnya, Rabu (16/3/2022) siang di ruang rapat Paripurna DPRD Samarinda.
Setelah mendengar penuturan semua pihak, Komisi III meminta agar laporan yang disampaikan PT. IBP dicabut.
“Ini soal kemanusiaan dan minim pengetahuan saja saya pikir, tidak harus berakhir dengan hukuman pidana. Saya minta perusahaan mencabut laporannya di kepolisian,” kata Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Mujianto.
Ketua Fraksi Gerindra ini menuturkan awal mula munculnya laporan PT. IBP ke Polrestabes Samarinda.
“Masyarakat yang merasa sudah mendapat ijin dari pemilik lahan melakukan swadaya untuk menutup lubang bekas galian tambang, kebetulan masih ada kandungan batubara nya, tetapi lahan yang dimaksud masuk kedalam konsesi PT. IBP, jadi dari sinilah perselisihan muncul,” tutut Mujianto.
Mujianto berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera berakhir.
“Kami maunya ini selesai segera, warga juga sudah mengakui kesalahannya dan perusahaan sudah sepatutnya menarik laporan dari polisi,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan koleganya, Anhar. Politisi PDI Perjuangan ity meminta agar PT. IBP menarik laporan di Polisi.
“Jadi kerendahan hati pihak perusahaan saja lagi mau menarik laporan atau tidak. Kami bukan lembaga pengadilan yang bisa memutuskan bersalah atau tidak, tapi ini upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kasihan warga kalau harus di polisikan,” ujar Anhar.
Anhar juga mengingatkan pihak PT. IBP kalau tidak mencabut laporan, pihak juga akan membuat laporan terkait peristiwa yang terjadi di bekas lubang tambang PT. IBP medio 2019 silam.
“Kami juga bisa laporkan proses hukum PT. IBP terkait meninggalnya anak di lubang tambang bekas galian mereka 2019 lalu, sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, menguap begitu saja,” tegas Anhar. (Adv/*)
