POLITIKAL.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesejahteraan para petani domestik. Pemerintah merancang sebuah langkah strategis melalui sebuah lembaga ekonomi desa yang kuat dan mandiri. Lembaga tersebut membawa misi utama untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen.
Pemerintah menunjuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai pilar utama dalam merealisasikan program perlindungan ini. Lembaga ini memegang mandat penting untuk menjadi penyerap utama atau off-taker seluruh hasil bumi masyarakat. Kebijakan ini menyasar para petani pedesaan agar mereka terhindar dari kerugian akibat permainan harga oleh para spekulan.
Zulkifli Hasan, atau yang akrab dengan sapaan Zulhas, menyampaikan rencana besar tersebut dalam acara Seminar Nasional. Acara yang berlangsung di Gedung Sasana Kriya, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026) ini, mengumpulkan berbagai elemen masyarakat dan pelaku sektor pangan. Zulhas memastikan bahwa negara hadir secara nyata untuk membela hak-hak para petani di seluruh pelosok Indonesia.
Komitmen Pemerintah Melindungi Petani Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan para petani berjuang sendirian menghadapi fluktuasi pasar yang tidak menentu. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan harga secara konkret agar para petani tetap bergairah memproduksi bahan pangan nasional. Komitmen ini menjadi prioritas utama kementeriannya demi mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.
“Kalau nanti panen Saudara, petani-petani kita, kita sudah janji berpihak kepada rakyat petani Indonesia, nggak boleh tawar,” ujar Zulhas dengan nada optimis.
Ia menjelaskan skema perlindungan harga yang akan berjalan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di lapangan. Jika harga jual hasil panen di pasar bebas jatuh secara drastis, koperasi akan langsung turun tangan membeli komoditas tersebut. Langkah cepat ini bertujuan memutus rantai kerugian sistemik yang selama ini sering menimpa para petani lokal saat musim panen raya tiba.
“Oleh karena itu, kalau petani panen harganya di bawah 6.500 rupiah, maka koperasi yang akan membeli. Kita tidak boleh membiarkan petani merugi,” sambung Zulhas.
Melalui patokan harga dasar tersebut, para petani mendapatkan kepastian keuntungan yang layak sebelum mereka memulai masa tanam. Program ini sekaligus mengikis dominasi para tengkulak yang sering mempermainkan harga demi keuntungan sepihak. Koperasi bertindak sebagai penyeimbang pasar yang berpihak sepenuhnya pada kesejahteraan petani kecil.
Perluasan Peran Koperasi Merah Putih ke Sektor Perikanan
Pemerintah tidak membatasi perlindungan harga ini hanya untuk sektor pertanian tanaman pangan saja. Zulhas menjelaskan bahwa kementeriannya juga menerapkan kebijakan serupa untuk sektor perikanan guna melindungi mata pencaharian para nelayan tradisional. Nelayan sering menghadapi situasi yang sama sulitnya ketika hasil tangkapan melimpah namun harga pasar mendadak anjlok.
Pemerintah membentuk koperasi nelayan Merah Putih dengan skema kerja yang serupa dengan koperasi pedesaan. Lembaga ini wajib membeli hasil tangkapan nelayan jika harga pasar berada di bawah standar kelayakan minimum. Langkah penyelamatan ini menjadi fondasi awal bagi pemerintah untuk menggulirkan berbagai program modernisasi sektor perikanan selanjutnya.
“Kalau ada ikan terlalu murah sehingga nelayan merugi, koperasi nelayan Merah Putih yang akan membeli. Tentu ini menjadi modal besar, setelah itu kita akan menggulirkan banyak pengembangan lanjutan,” tutur Zulhas.
Penyediaan modal dan pasar yang pasti ini akan memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir. Pemerintah juga meyakini bahwa koperasi yang kuat akan mempercepat peningkatan taraf hidup nelayan secara signifikan. Rencana jangka panjang ini mencakup penyediaan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan teknologi pengolahan hasil laut modern.
Pintu Tunggal Penyaluran Berbagai Bantuan Pemerintah
Selain berfungsi sebagai penyerap hasil panen, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mengemban tugas krusial lain dari pemerintah pusat. Lembaga ini akan bertindak sebagai pintu tunggal untuk mendistribusikan berbagai program bantuan sosial dan subsidi negara. Integrasi ini bertujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran di tingkat lapangan.
Masyarakat desa nantinya dapat mengakses berbagai bantuan sosial langsung melalui jaringan koperasi ini secara transparan. Koperasi akan mengelola distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk menjaga keterjangkauan daya beli warga sekitar. Sistem satu pintu ini memudahkan pengawasan dan memastikan pasokan pangan murah selalu tersedia bagi yang membutuhkan.
Koperasi juga mengemban tanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi serta alat-alat pertanian modern langsung kepada para petani yang berhak. Petani tidak perlu lagi mengantre panjang atau menghadapi jalur birokrasi yang rumit untuk mendapatkan sarana produksi. Bahkan, koperasi ini akan mengelola pasokan gas melon tiga kilogram agar masyarakat miskin mendapatkan harga sesuai harga eceran tertinggi yang resmi.
Melalui integrasi layanan ini, pemerintah optimistis dapat membangun ekosistem ekonomi pedesaan yang kokoh, mandiri, dan berkeadilan. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mengakhiri kemiskinan struktural di pedesaan dan mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
(Redaksi)
