Ridwan menuturkan, ia mendorong agar Dewan Pakar Partai Golkar segera mengeluarkan rekomendasi.

Alasannya, saat ini Golkar dianggap tak leluasa bergerak, salah satunya karena Airlangga sebagai ketua umum berada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik.

Ia mengungkapkan, bahwa keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana. Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana.

“Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” imbuh dia.

Diketahui saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap politiknya untuk mendukung bacapres tertentu. Meski begitu, Golkar sempat menunjukkan keakraban dengan Partai Gerindra.

Golkar pun sempat ingin mendorong pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tujuannya, untuk mendorong agar Airlangga bisa menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo.

(Redaksi)