"Pemprov Kaltim tidak bisa lepas dari tanggung jawab walaupun kewenangan diambil pusat. Itu karena dengan jalur pemerintahnya bisa memperjuangkan masyarakat yang terdampak langsung. Komunikasi dan koordinasi antar pemprov dan pemkot mesti dikuatkan untuk kebijakan tata ruang, industri dan sebagainya," terangnya.

Kewenangan pemprov Kaltim untuk pengentaskan kemiskinan perlu dimaksimalkan untuk ditingkatkan, dan itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Soal kinerja pemprov Kaltim, menurutnya pemprov Kaltim telah cukup baik namun masih ada yang kurang. Dirinya berharap kedepan masyarakat Kaltim bisa lebih sejahtera dibanding sebelumnya terlebih wacana pembangunan Ibu Kota Baru (IKN).

"Semoga pemprov Kaltim bisa membawa masyarakat kaltim semakin baik terutama terkait dengan keberadaan ikn di kaltim," pungkasnya.

(001)