Terbaru untuk anggaran Bimtek Wawasan Kebangsaan yang digelar oleh Kesbangpol Bontang untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 17 miliar. Dari penggunaan dana Bimtek tersebut, berhembus kabar kalau kegiatan tersebut dilakukan hanya 1 hari selebihnya untuk berwisata.
Sebab tersiar kabar, kalau kegiatan Bimtek yang berlangsung di Bali, Makassar, Malang, Yogyakarta dan Bandung ini dilakukan dengan para peserta yang harus lebih dulu menyatakan dukungan kepada salah satu paslon Pilkada Bontang 2024.
Diketahui pula, kalau para peserta Bimtek ini diisi oleh semua Ketua dan Pengurus RT, organisasi pemuda, organisasi paguyuban, organisasi pemuda, takmir mesjid, imam mesjid dan lainnya.
"Kegiatan ini jelas pemborosan penggunaan APBD yang salah dalam pengunaan. Kami minta agar bapak Kepala Kejati Kaltim mengusut dan mengungkap kegiatan bimtek pada APBD Perubahan 2024," ucapnya Pradana.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Kejati Kaltim melalui Kasipenkum Toni Yuswanto langsung menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut. Dalam keterangannya, Toni mengatakan pihak telah menerima secara lengkap laporan awal tersebut. Mulai dari identitas pelapor, hingga bukti permulaan yang turut disertakan.
"Dari laporan ini, Kejati Kaltim akan mempelajari lebih lanjut, dan memproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk proses awal, sudah ada identitas dari pelapor sesuai ketentuan, dari pelapor, bukti permulaan juga sudah dilampirkan, tahap selanjutnya akan di telaah dan pelajari," singkat Toni.
Yoga Saputra Ketua Bidang Anggaran BPKAD Kota Bontang saat di Konfirmasi dikutip dari TribunKaltim menjelaskan, terkait bimtek terhadap masyarakat, biasanya dilaksanakan di Bontang dan bisa juga di luar Kota Bontang.
"Hal tersebut tergantung praktek dalam meningkatkan kapasitas pengembangan sumber daya manusia," ucapnya.
Setelah itu, kegiatan bimtek tidak ada ketentuan anggaran, tergantung kebijakan di UPTD terkait pelaksanaan kegiatan, yang sudah di sesuaikan dengan tujuan kegiatan, pencapain kegiatan.
Lanjutnya, Kepala DBKAD Kota Bontang Sony Suwito Adi Cahyono, saat di konfirmasi awak media melalui via telpon, mengatakan ISPD merupakan akun per UPTD, pihak kami tidak bisa mengakses akun perangkat daerah.
"Kami cuman bisa melihat dishub kegiatan, terkait belanja makan minum, belanja modal, belanja jasa, untuk lebih signifikan kami tidak bisa monitor terkait dishub kegiatan," ucapnya.
Terkait penentuan tempat bimtek, itu sesuai dengan kebijakan dinas terkait, untuk kegiatan di luar daerah Kaltim biasanya sudah dilakukan pertimbangan, kenapa memilih daerah tersebut dan apa alasan memilih daerah tersebut.
"Biasanya karena media pembelajaran pengembangan ada di daerah tersebut, jadi pihak dinas terkait melaksanakan bimtek di luar daerah," jelas Sony.
Dimana terkait uang saku perjalan dinas, antar masyarakat dan aparatur pemerintah berbeda, karena ketentuannya sudah di atur dalam perwali.
"Terkait kebijakan jumlah massa yang melaksanakan perjalan dinas dalam kegiatan bintek ke luar daerah, tergantung dari kebijakan Ketua UPTD masing-masing," ungkapnya.
"Karena setiap kepala daerah mempunyai program prioritas," pungkasnya. (*)
