"Selain itu, pemotongan dan pembatalan biaya kegiatan OPD di Pemprov Kaltim sebesar Rp 125 miliar yang diusulkan Pemprov Kaltim," kata dia lagi.
Dana-dana tersebut digunakan untuk Alat Pelindung Diri (APD), vitamin, rapid test, dan pengadaan alat kesehatan lainnya.
Selain itu juga, anggaran dialokasikan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana (Sapras) kesehatan, dan gedung lain untuk PDP, ODP dan OTG.
"Kebutuhan akomodasi, konsumsi dan transportasi tenaga medis juga masuk dalam usulan," imbuh politisi PAN itu menjelaskan. (Redaksi Politikal - 001)
