Sapto menegaskan pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan sistem ini berdampak positif pada mutu pendidikan.

Ia mencontohkan program SMK Pusat Keunggulan yang masih belum merata pelaksanaannya di seluruh wilayah.

“Tujuan pemerataan pendidikan sering sulit dicapai karena adanya sekolah favorit yang tetap unggul dalam sumber daya dan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki kesempatan yang sama,” pungkasnya.

Sapto berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap daerah saat mengevaluasi kebijakan zonasi.

Hal ini bertujuan agar pemerataan pendidikan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga terealisasi secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Keputusan akhir terkait kebijakan zonasi PPDB rencananya akan diumumkan pada Februari 2025, dan masyarakat berharap solusi yang diambil dapat mengatasi ketimpangan pendidikan yang ada. (adv/dprdkaltim)