POLITIKAL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendeteksi lokasi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Penyelidikan ini berjalan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Pihak lembaga antirasuah mendeteksi bahwa posisi yang bersangkutan saat ini berada di sekitar ibu kota.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa petugas terus memantau posisi sang wakil menteri. Petugas mendeteksi target berada di area Jakarta dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, lembaga ini meminta agar mantan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut bersikap patuh terhadap hukum demi kelancaran proses penanganan kasus.
Pihak penyidik memerlukan keterangan langsung untuk mendalami andil sang pejabat dalam kasus tersebut. Penjelasan resmi dari yang bersangkutan sangat penting guna membuat terang perkara suap pengurusan izin tinggal ini.
“Petugas memperoleh data terkini bahwa posisi SK ada di sekitar wilayah Jakarta. Kami meminta yang bersangkutan bertindak kooperatif dan segera mendatangi kantor KPK untuk memperlancar proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).
Budi Prasetyo menambahkan, tim penyidik masih mengumpulkan fakta-fakta hukum guna memperjelas keterkaitan sang wakil menteri. Penyelidikan intensif terus berjalan karena kasus ini merupakan pengembangan langsung dari operasi senyap di Jakarta Barat.
“Tim di lapangan masih berupaya melacak posisi yang bersangkutan. Tindakan ini merupakan bagian langsung dari rangkaian operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat,” kata Budi kepada para jurnalis.
Kronologi Operasi dan Pengamanan Barang Bukti
Lembaga antirasuah tersebut menggelar operasi penindakan di tiga provinsi sekaligus, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Petugas mengamankan belasan orang dalam operasi tersebut, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kasus ini bermula dari adanya laporan dugaan suap terkait pelayanan dokumen izin tinggal untuk warga negara asing.
Selain mengamankan para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah aset di lokasi penindakan. Beberapa barang bukti yang kini disita antara lain kendaraan roda empat, sepeda motor, sejumlah mata uang asing, serta logam mulia berupa emas. KPK akan memaparkan detail konstruksi hukum dan status para pihak setelah pemeriksaan awal selesai.
Respons Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memberikan tanggapan resmi mengenai penindakan hukum yang menyasar jajarannya. Agus Andrianto menyatakan kepatuhannya terhadap seluruh tahapan hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyidik KPK.
“Kementerian menghargai penuh seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini, dan instruksi kami kepada jajaran sudah sangat jelas,” tegas Agus Andrianto saat memberikan keterangan terpisah.
(Redaksi)
