POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Penyerapan kegiatan beberapa OPD dinilai belum maksimal.
Salah satunya adalah Dinas Pertanahan di tahun 2020, hanya menyerap 30 persen.
Wali kota Samarinda, Andi Harun mengatakan penyerapan di salah satu OPD yang belum maksimal tidak bisa disamakan dengan OPD lainnya yang penyerapannya maksimal.
“Jangan menilai 1 OPD dengan OPD lainnya yang tidak bisa dinilai dengan parameter yang sama karena memang tingkat penyelesaian dan pelaksanaan penyerapan itu berbeda-beda,” beber AH sapaannya kepada awak media, Kamis (1/4/2021).
Lanjut dia menjelaskan, terkait Dinas Pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah. Anggaran yang sudah ada, selama kegiatan terdapat indikasi legalitas, masalah sosial, hingga potensi hukum.
“Jadi karena hal tersebut, bisa saja tidak bisa diselesaikan pada saat lewat masa anggaran. Tapi bisa di carry over di tahun barunya,” Jelasnya.
Meskipun begitu, Andi Harun akan memberikan evaluasi beberapa hal untuk meningkatkan kinerja OPD pada tahun ini.
“Jadi nanti evaluasinya kami bahas anggaran tepat waktu. Perencanaan disiapkan 5-6 bulan sebelumnya dan identifikasi permasalahan sosial dalam kegiatan. Jadi, sebelum tahun anggaran, kita sudah selesai mengurai masalahnya,” pungkasnya. (001)
