Pernyataan Prabowo yang ditanggapi oleh Ganjar dan kubu Anies tak lepas dari pembahasan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan itu mengubah ketentuan batas usia capres-cawapres.

Selain itu, dalam putusannya, MK menyatakan pejabat yang terpilih dari pemilu, termasuk kepala daerah bisa menjadi capres atau cawapres.

Adapun, putusan itu menuai polemik karena dianggap membuka jalan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Bahkan, setelah putusan diketok, MKMK menyatakan putusan melanggar etik.

Konsekuensinya, sejumlah hakim MK diberi sanksi, bahkan MKMK menyatakan Anwar Usman, paman Gibran yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua MK, melanggar kode etik berat dan dicopot dari jabatannya.

Dalam debat perdana capres di Kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023), Ganjar dan Anies sempat mempertanyakan soal putusan MK itu pada Prabowo. Bahkan, secara spesifik Anies menanyakan perasaan Prabowo ketika MKMK menyatakan putusan uji materi itu melanggar etik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempertanyakan kenapa Prabowo tak mengganti Gibran sebagai cawapresnya padahal batas waktu mengganti pasangan diberikan KPU sampai 13 November 2023.

Sementara, putusan MKMK soal pelanggaran etik disampaikan 7 November 2023.

"Sesudah Bapak mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" tanya Anies kala itu.

Prabowo lantas menceritakan bagi pakar hukum yang mendampinginya menganggap putusan MK tidak bermasalah.

"Intinya adalah, keputusan itu final dan tidak bisa diubah, maka saya lanjutkan. Kita bukan anak kecil, Mas Anies, kita juga paham. Intinya rakyat yang putuskan. Kalau rakyat enggak suka Prabowo-Gibran, enggak usah pilih," jawabnya.

(Redaksi)