POLITIKAL.ID – Dewan Kaltim mendorong terbentukya peraturan daerah (Perda) inisiatif terkait pengelolan aliran suangai di Benua Etam.
Dorongan itu di suarakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
Ada sejumlah alasan yang disampaikan Nidya Listiyono, mulai dari potensi tambahan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor sungai, hingga hingga penegasan sanksi terkait akibat dari sering tejradinya penabrakan jembtan oleh kapal yang melintas.
“Kami akan mendorong Perda inisiatif, supaya Pemprov juga menerima manfaat PAD. Selain itu, ini jembatan sudah sering terjadi penabrakan, sehingga ketika ini ditabrak terus dan jika runtuh, siapa yang bangun? Siapa yang tanggungjawab? Sehingga harus dipertegas untuk lebih preventif lagi agar bagaimana pencegahan itu tidak terulang,” ujarnya ditemui di Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Rabu, 22 Juni 2022.
Lebih lanjut politisi asal Partai Golkar tersebut mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar dapat memanfaatkan keberadaan perusahaan daerah (Perusda) untuk mengelola potensi alur sungai menjadi PAD Kaltim.
Salah satunya termasuk menggandeng Komisi II DPRD Kaltim sebagai mitra kerja
“Kan ada Perusda yang bisa dikerjasamakan, seperti kapal pandu. Ini perlu dibahas bersama, sehingga jangan sampai ini jadi bola liar. Kalau bicara infrastruktur kan larinya ke PU, seperti jembatan. Kalau bicara perairannya itu kewenangan KSOP dan Pelindo, termasuk Perhubungan. Sedang kalau PAD, ada di Komisi II dan Dispenda,” pungkasnya. (adv/diskominfokaltim)
