Ketiga, Partai Demokrat menginginkan hadirnya UU di bidang investasi dan ekonomi yang dapat memastikan dunia usaha dan kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan.
Catatan keempat, RUU Ciptaker mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang kapitalis dan neo-liberal.
Terakhir, AHY menilai RUU Ciptaker cacat susbtansi dna procedural.
“Proses pembahasan hal-hal yang krusial kurang transparan dan akuntabel. Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi, serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja,” pungkasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "AHY Sebut Pembahasan Hal-Hal Krusial RUU Ciptaker Kurang Transparan"
