Lapas Narkotika Samarinda Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Tekankan Pembinaan dan Pelayanan Warga Binaan
POLITIKAL.ID – Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 dengan menggelar sejumlah kegiatan yang berfokus pada pembinaan serta pemenuhan hak administratif warga binaan, di tengah kondisi hunian yang mengalami overkapasitas.
Lapas Narkotika Samarinda Overkapasitas, Penghuni Capai 949 Orang
Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Puang Dirham, mengungkapkan bahwa jumlah warga binaan saat ini mencapai 949 orang, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya 440 orang. Meski demikian, ia memastikan situasi di dalam lapas tetap aman dan kondusif.
“Alhamdulillah, dengan kapasitas 440 orang dan jumlah warga binaan 949, kondisi lapas masih kondusif. Kami juga dipercaya menjadi tuan rumah Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62,” ujar Puang Dirham.
Ia menegaskan, peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pembinaan yang lebih baik bagi warga binaan.
Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Jadi Momentum Penguatan Pembinaan
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Lapas Narkotika Samarinda menghadirkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah instansi terkait. Salah satu agenda utama adalah penyerahan bantuan gerobak usaha kepada warga binaan sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi.
Menurut Puang Dirham, bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan agar mampu mandiri setelah selesai menjalani masa pidana.
“Program ini kami dorong agar warga binaan memiliki keterampilan usaha. Harapannya, setelah kembali ke masyarakat, mereka bisa mandiri secara ekonomi,” katanya.
Program Pemberdayaan Ekonomi, Warga Binaan Diberi Gerobak Usaha
Selain pembinaan kemandirian, kegiatan juga diisi dengan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan. Program ini merupakan hasil kerja sama antara pihak lapas dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
Puang Dirham menjelaskan, layanan tersebut ditujukan bagi warga binaan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau mengalami kehilangan data identitas.
“Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan Disdukcapil pusat. Kami sebagai pelaksana teknis memberikan pelayanan kepada warga binaan yang datanya belum ada atau hilang,” jelasnya.
Layanan NIK untuk Warga Binaan, Akses ke BPJS dan Layanan Publik
Ia menambahkan, kepemilikan NIK menjadi hal penting karena menjadi pintu akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan.
“Dengan adanya NIK, mereka bisa mengakses layanan lain seperti BPJS. Dampaknya sangat luas,” ujarnya.
Untuk warga binaan yang berasal dari luar daerah, pihak lapas melakukan koordinasi dengan Disdukcapil daerah asal guna memastikan keabsahan data. Hingga saat ini, sekitar 90 persen warga binaan telah memiliki NIK, sementara sisanya masih dalam proses pendataan.
Disdukcapil Gunakan Biometrik Verifikasi Data Warga Binaan
Sementara itu, perwakilan Disdukcapil Samarinda, Arista, mengatakan bahwa pihaknya melakukan verifikasi data melalui sistem biometrik, seperti sidik jari, guna memastikan identitas warga binaan sesuai dengan data yang tercatat.
“Hari ini kami fokus pada warga binaan yang belum ditemukan datanya, jumlahnya sekitar 58 orang. Kami lakukan pengecekan melalui biometrik seperti sidik jari,” kata Arista.
Ia menjelaskan, apabila data warga binaan tidak ditemukan dalam sistem nasional, maka akan dilakukan perekaman data baru yang kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk diterbitkan.
“Kalau datanya ditemukan, bisa langsung selesai hari ini. Kalau belum ada, akan kami lakukan perekaman dan diproses ke pusat,” ujarnya.
Komitmen Lapas Samarinda Penuhi Hak dan Pembinaan Warga Binaan
Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini menjadi wujud komitmen Lapas Narkotika Samarinda dalam menghadirkan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak dasar warga binaan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh warga binaan tetap mendapatkan pelayanan yang layak, termasuk akses identitas resmi dan pembinaan kemandirian, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan kapasitas hunian.
Puang Dirham menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan, sehingga warga binaan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara di dalam lapas. Kami ingin memastikan seluruh warga binaan tetap mendapatkan haknya dan memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik,” tutupnya.
(Redaksi)
