DPRD Samarinda Percepat Penanganan Stunting Melalui Penguatan Fasilitas Posyandu

POLITIKAL.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menginstruksikan percepatan penanganan stunting Samarinda melalui penguatan layanan kesehatan di tingkat dasar. Langkah strategis ini bertujuan mengejar target penurunan angka tengkes (stunting) secara signifikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyampaikan komitmen tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi percepatan aksi penanganan stunting di Gedung PKK Samarinda, Rabu (29/4/2026). Riska menjelaskan bahwa penguatan fasilitas kesehatan dasar menjadi prioritas utama legislatif dalam mengawal isu kesehatan ibu dan anak di ibu kota Kalimantan Timur ini.

Evaluasi Capaian dan Target Angka Stunting

Riska mengakui bahwa capaian penanganan stunting Samarinda saat ini masih belum berada pada angka ideal. Berdasarkan hasil koordinasi terbaru, pemerintah kota masih memiliki tantangan besar untuk menurunkan prevalensi stunting sesuai standar nasional. Namun, Riska melihat peluang besar untuk mencapai target tersebut selama seluruh instansi melakukan upaya secara konsisten dan terukur dari tingkat kota hingga rukun tetangga.

“Data yang dipaparkan menunjukkan Samarinda masih mengejar ketertinggalan,” ujar Riska saat memberikan keterangan kepada media di sela-sela kegiatan rapat tersebut.

Riska menekankan bahwa evaluasi data secara berkala menjadi kunci utama. Tanpa pemetaan yang jelas, intervensi pemerintah berisiko salah sasaran. Oleh karena itu, Komisi IV terus mendorong Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk memperbarui basis data stunting secara rutin. Langkah ini memastikan bahwa setiap sen anggaran yang mengalir benar-benar memberikan dampak nyata bagi balita yang membutuhkan tambahan asupan gizi.

Alokasi Anggaran Pokir untuk Infrastruktur Kesehatan

Sebagai bentuk tindakan nyata dalam mendukung penanganan stunting Samarinda, DPRD mengarahkan anggaran tahun 2026 melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Legislator mengalokasikan dana tersebut secara khusus untuk membenahi dan membangun infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah yang memiliki angka prevalensi stunting cukup tinggi.

Salah satu fokus utama dari anggaran tersebut adalah pembangunan tiga unit gedung Posyandu baru. Riska menyebutkan bahwa pembangunan ini akan berlangsung di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sambutan. Pemilihan lokasi ini merujuk pada analisis kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dengan pemukiman warga.

Pembangunan fisik ini bertujuan agar kader-kader kesehatan memiliki tempat yang layak untuk melakukan skrining gizi setiap bulan. Riska berpendapat bahwa gedung yang representatif akan meningkatkan partisipasi orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke Posyandu secara rutin. Hal ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam mendeteksi keterlambatan pertumbuhan anak sejak dini.

Standarisasi Alat Ukur di 59 Kelurahan

Selain pembangunan fisik, DPRD Samarinda juga mendorong pengadaan peralatan medis dasar yang mumpuni. Riska mendesak pemerintah kota untuk segera melengkapi seluruh Posyandu di 59 kelurahan dengan alat ukur dan alat timbang yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data pertumbuhan balita di lapangan. Menurut Riska, banyak kasus kesalahan pendataan terjadi akibat penggunaan alat timbang yang sudah tua atau tidak terkalibrasi dengan baik. Validitas data sangat menentukan keberhasilan intervensi gizi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas.

“Pengadaan alat ini penting agar data balita lebih akurat dan penanganan bisa tepat sasaran,” tegas Riska.

Dengan alat yang terstandarisasi, petugas kesehatan dapat menentukan status gizi anak secara presisi. Jika alat menunjukkan seorang anak mengalami gizi buruk, pemerintah dapat segera memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) tanpa keraguan data. Hal inilah yang menjadi pondasi utama dalam program penanganan stunting Samarinda yang lebih profesional dan saintifik.

Optimalisasi Layanan Kesehatan Akar Rumput

Penyediaan sarana yang memadai di tingkat kelurahan diharapkan mampu mempermudah akses warga terhadap layanan kesehatan gratis. Riska menekankan bahwa kualitas layanan di Posyandu sangat bergantung pada kelengkapan fasilitas pendukung serta kompetensi para kadernya. DPRD juga meminta pemerintah kota untuk terus memberikan pelatihan bagi kader Posyandu agar mereka mampu menggunakan alat ukur baru tersebut secara maksimal.

DPRD Samarinda berharap penguatan sarana dan prasarana ini membuat program intervensi gizi berjalan lebih efektif dan efisien. Dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai menjadi faktor krusial agar program kerja pemerintah menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Riska meyakini bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi, melainkan harus menyentuh perbaikan fasilitas nyata.

Melalui koordinasi yang intensif antarlembaga dan pengawasan ketat dari legislatif, Riska optimis kualitas layanan kesehatan di tingkat akar rumput akan meningkat drastis. Sinergi antara pembangunan fisik gedung, pengadaan alat medis standar, dan keakuratan data akan menjadi senjata utama kota ini dalam memerangi tengkes. Hal ini diharapkan mampu menekan angka stunting secara bertahap sehingga target kesehatan daerah tercapai tepat waktu pada akhir tahun 2026.

(ADV)