Anggaran Pengendalian Penduduk Samarinda Minim, DPRD Ingatkan Risiko Ledakan Penduduk

POLITIKAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi khusus terhadap keterbatasan alokasi dana dalam sektor kependudukan. Meskipun kota terus berkembang, namun anggaran pengendalian penduduk yang rendah pada tahun 2026 berisiko menghambat efektivitas program keluarga berencana (KB) di lapangan.

Dampak Jangka Panjang Terhadap APBD Samarinda

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai program pengendalian penduduk memiliki fungsi vital sebagai instrumen penjaga keseimbangan pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pelemahan pada sektor ini tidak akan memberikan dampak instan, namun akan menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi kota dalam beberapa tahun mendatang.

“Program ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada anggaran. Sementara kita lihat untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” ujar Anhar dalam pertemuan resmi pada Selasa (28/4/2026).

Selain itu, minimnya anggaran pengendalian penduduk ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola laju pertambahan warga. Anhar memprediksi kegagalan kontrol populasi saat ini akan berujung pada beban keuangan yang luar biasa berat pada masa depan, terutama saat memasuki tahun 2030.

“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita bisa jebol. Karena akan berdampak ke kesehatan, BPJS, ekonomi, sampai lapangan kerja,” tegas Anhar.

Tantangan Pengelolaan Penduduk di Masa Depan

Selanjutnya, Anhar menambahkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memikul tanggung jawab yang sangat luas. Dinas tersebut harus mampu mengerem laju pertumbuhan penduduk agar kapasitas pelayanan publik tetap mampu melayani kebutuhan warga secara optimal. Akibatnya, tanpa dukungan finansial yang memadai, tugas strategis tersebut mustahil terlaksana dengan baik.

Bahkan, persoalan ini berkaitan erat dengan daya saing ekonomi daerah secara menyeluruh. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka ketersediaan lapangan kerja tidak akan mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru. Oleh sebab itu, DPRD mendesak adanya sinkronisasi yang lebih baik antara target kinerja dinas dengan dukungan dana yang tersedia agar program tidak sekadar menjadi formalitas.

Evaluasi Kritis Program Kampung KB

Di sisi lain, DPRD juga meninjau kembali efektivitas pelaksanaan program yang sudah berjalan sebelumnya. Anhar memberikan kritik tajam terhadap fenomena program yang bersifat seremonial semata. Ia menekankan bahwa efisiensi penggunaan anggaran menjadi alasan mengapa alokasi dana saat ini menjadi sangat terbatas.

Berdasarkan data evaluasi tahun 2023, Anhar mengungkapkan fakta mengenai keberadaan Kampung KB di Samarinda. Dari total 20 titik Kampung KB yang terbentuk, ternyata hanya lima lokasi yang menunjukkan aktivitas nyata dan konsisten secara berkelanjutan.

“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial, hanya plang dan baliho,” ungkap Anhar.

Temuan BPK dan Kebijakan Alokasi Dana

Rendahnya produktivitas program tersebut memicu munculnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, temuan ini menjadi dasar evaluasi bagi tim anggaran pemerintah daerah untuk memperketat alokasi pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, DPRD tetap memberikan ruang dukungan anggaran selama pihak dinas mampu mengajukan rencana kerja yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

DPRD berkomitmen untuk membantu penguatan anggaran jika DPPKB mampu membuktikan efektivitas setiap rupiah yang terpakai. Anhar menyatakan bahwa sinkronisasi data kependudukan yang akurat merupakan kunci untuk meyakinkan pihak legislatif. Jadi, pihak eksekutif harus lebih transparan dalam melaporkan capaian target pengendalian penduduk setiap triwulan.

Transformasi Fokus Program Kualitas Keluarga

Merespons sorotan legislatif tersebut, Kepala DPPKB Kota Samarinda, Drg. Deasy Evriyani, memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan baru. Saat ini, DPPKB mengalihkan fokus utama dari sekadar membatasi jumlah anak menjadi upaya peningkatan kualitas hidup setiap unit keluarga di Samarinda.

“Keluarga berencana itu bukan sekadar membatasi, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Dua anak lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas,” jelas Deasy Evriyani.

Pihak dinas menyiasati keterbatasan anggaran pengendalian penduduk dengan memperkuat strategi edukasi berkelanjutan kepada kaum muda. Deasy menjelaskan bahwa sosialisasi menjadi garda terdepan dalam mengubah pola pikir masyarakat mengenai perencanaan keluarga. Selanjutnya, edukasi ini bertujuan agar setiap pasangan memiliki kesadaran mandiri untuk merencanakan masa depan ekonomi dan kesehatan mereka secara matang.

Inovasi Layanan Digital Sapa KB

Sebagai langkah konkret, DPPKB memperkenalkan layanan inovasi bernama Sapa KB. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan konsultasi secara cuma-cuma tanpa harus terkendala jarak atau biaya transportasi. Digitalisasi layanan menjadi solusi cerdas atas minimnya mobilitas fisik akibat kendala anggaran operasional yang sedang dinas hadapi.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi tanpa henti. Masyarakat yang ragu bisa langsung konsultasi secara gratis melalui layanan Sapa KB,” ujar Deasy.

Terlebih lagi, layanan tersebut kini telah terintegrasi dengan pusat panggilan darurat 122 yang beroperasi penuh. Masyarakat dapat menghubungi operator mulai pagi hingga sore hari untuk mendapatkan bimbingan medis maupun administratif mengenai kontrasepsi. Akhirnya, Deasy menutup penjelasannya dengan komitmen untuk tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia demi mencegah penurunan kualitas penduduk di Kota Samarinda.

(ADV)