POLITIKAL.ID – Gelombang protes terkait konflik lahan kembali terjadi di Kalimantan Timur. Ratusan warga dari berbagai kabupaten dan kota mendatangi Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Selasa (19/5/2026), untuk menuntut penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai semakin merugikan masyarakat.
Massa aksi berasal dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau hingga Mahakam Ulu. Mereka datang menggunakan 14 bus dan membawa berbagai tuntutan terkait sengketa lahan perkebunan sawit, tambak hingga proyek strategis nasional.
Koordinator lapangan aksi, Nina Iskandar, mengatakan sebagian besar peserta aksi merupakan korban konflik agraria maupun keluarga korban yang selama ini kesulitan mendapatkan kejelasan penyelesaian.
“Ada yang dari Mahulu, Kubar, Tabang, Kutim, Berau. Yang datang hari ini rata-rata korban atau perwakilan keluarganya,” ujarnya di sela aksi.
Kutai Kartanegara Jadi Wilayah dengan Kasus Terbanyak
Dalam aksi tersebut, massa mengungkapkan terdapat sekitar 20 titik konflik HGU yang tersebar di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Persoalan itu melibatkan sektor perkebunan sawit hingga kawasan tambak masyarakat.
Menurut Nina, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan jumlah konflik paling banyak dibanding wilayah lain.
Ia menilai pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan meskipun kewenangan penerbitan HGU berada di pemerintah pusat. Sebab, dampak konflik langsung dirasakan masyarakat yang kehilangan lahan dan sumber penghasilan.
“Pak gubernur punya kewenangan untuk sidak, mengevaluasi izin, bahkan membuat penolakan kalau memang merugikan rakyat,” tegasnya.
Massa Juga Soroti Bendungan Marangkayu
Selain konflik HGU, massa turut membawa persoalan proyek strategis nasional Bendungan Marangkayu yang disebut telah berdampak pada ratusan warga.
Nina mengeklaim masih banyak pembayaran pembebasan lahan yang belum diterima masyarakat terdampak. Dari total nilai pembebasan sekitar Rp134 miliar, baru sebagian kecil yang disebut sudah terealisasi.
“Korbannya sampai 300 kepala keluarga. Rumahnya sudah tenggelam semua itu yang di Bendungan Marangkayu,” katanya.
Ia juga menyebut ada warga yang telah menandatangani dokumen pencairan dana ganti rugi, tetapi uang tersebut belum diterima hingga saat ini.
Gubernur Rudy Mas’ud Terima Aspirasi Massa
Aksi unjuk rasa akhirnya berujung dialog antara perwakilan massa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 13.00 WITA.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menerima langsung aspirasi warga dan berjanji akan mempelajari seluruh laporan yang disampaikan.
“Kami akan pelajari dan kaji sungguh-sungguh. Sepanjang itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pasti akan kami tindaklanjuti,” ujar Rudy.
(Redaksi)
