POLITIKAL.ID – Forum Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur meminta pemerintah pusat menerapkan kebijakan tata niaga ekspor sawit secara hati-hati dan bertahap. Permintaan itu disampaikan menyusul kebijakan pemerintah terkait penguatan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, termasuk crude palm oil (CPO).
Ketua Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kaltim, Asbudi, menilai Indonesia memang memiliki posisi strategis sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Namun menurutnya, kekuatan produksi saja belum cukup untuk menjaga dominasi Indonesia di pasar internasional.
Stabilitas Kebijakan Dinilai Penting bagi Industri Sawit
Asbudi mengatakan stabilitas kebijakan, kepercayaan buyer global, kepastian kontrak, hingga kesiapan sistem perdagangan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri sawit nasional.
“Dalam perdagangan internasional, kekuatan produksi saja tidak cukup. Stabilitas kebijakan dan kepercayaan pasar internasional juga sangat menentukan,” ujar Asbudi dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
FPKS Kaltim mengaku memahami langkah pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Meski begitu, pihaknya menilai ada kekhawatiran yang mulai dirasakan petani dan pelaku usaha sawit di daerah.
FPKS Kaltim Soroti Dampak Kebijakan terhadap Harga TBS
Menurut Asbudi, sejumlah persoalan mulai muncul di lapangan. Mulai dari potensi terganggunya rantai pasok, ketidakstabilan harga, hingga menurunnya kepercayaan buyer internasional terhadap mekanisme perdagangan sawit Indonesia.
FPKS Kaltim juga menyoroti penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang disebut terjadi cukup cepat dalam beberapa hari terakhir setelah munculnya kebijakan baru tersebut.
“Kondisi ini menunjukkan pasar merespons bukan hanya dari sisi niat baik pemerintah, tetapi juga dari sisi kesiapan implementasi dan kepastian mekanisme teknis,” katanya.
Petani Sawit Minta Pemerintah dan Pelaku Industri Duduk Bersama
Karena itu, FPKS Kaltim meminta pemerintah pusat, kementerian terkait, regulator, hingga seluruh pemangku kepentingan industri sawit duduk bersama melakukan evaluasi terbuka dan dialog konstruktif.
Langkah itu penting agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani petani sawit di daerah.
Asbudi menegaskan tujuan memperkuat industri sawit nasional harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.
FPKS Kaltim Dorong Transisi Kebijakan Sawit yang Matang
Ia menilai kekuatan industri sawit Indonesia akan semakin besar apabila dibangun melalui tata kelola yang kuat, transisi kebijakan yang matang, komunikasi yang terbuka, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan stabilitas dunia usaha.
“FPKS Kaltim siap menjadi mitra dialog yang konstruktif demi menjaga keberlanjutan sawit Indonesia,” pungkasnya.
(Redaksi)
