DPRD Samarinda Soroti Ancaman PHK dan Perlambatan Ekonomi, MBG Dinilai Bisa Jadi Peluang Baru
POLITIKAL.ID – Kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai menjadi perhatian di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. DPRD Samarinda meminta seluruh pihak bersiap menghadapi berbagai kemungkinan sekaligus mencari peluang baru untuk menjaga pergerakan ekonomi daerah.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan perlambatan ekonomi mulai dirasakan sejumlah pelaku usaha di Kota Tepian. Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari pedagang dan pelaku usaha terkait menurunnya aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Helmi optimistis kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan perekonomian daerah dapat kembali tumbuh seiring berbagai program pemerintah yang berjalan.
“Kami berharap situasi ekonomi bisa segera membaik. Pelaku usaha juga perlu menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar saat ini agar tetap bisa bertahan,” ujarnya di Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (2/6/2026).
Pedagang Diminta Menyesuaikan Strategi Usaha
Menurut Helmi, salah satu langkah yang bisa dilakukan pelaku usaha adalah mengatur pasokan barang sesuai kebutuhan pasar. Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara stok dan daya serap konsumen di tengah perlambatan ekonomi.
Ia menilai kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting agar usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian akibat menurunnya permintaan.
“Pelaku usaha tentu harus membaca kondisi pasar. Penyesuaian pasokan dan pengelolaan usaha yang tepat bisa membantu mereka menghadapi situasi ekonomi saat ini,” katanya.
Program MBG Berpotensi Gerakkan Ekonomi Lokal
Di tengah tantangan ekonomi yang ada, Helmi melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu peluang baru bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk operasional puluhan dapur MBG di Samarinda akan menciptakan permintaan yang cukup besar. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh pedagang, petani, peternak, hingga pemasok lokal untuk memperluas pasar.
“Program ini membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Ini bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang ingin menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut. Menurutnya, proses administrasi dan perizinan yang sederhana akan mempercepat keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.
Perusahaan Diminta Patuhi Aturan Jika Lakukan PHK
Selain persoalan ekonomi, Helmi turut menyoroti maraknya isu PHK di sektor pertambangan akibat melemahnya harga batu bara di pasar global.
Ia menegaskan perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan ketenagakerjaan apabila mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja. Hak-hak pekerja, kata dia, harus tetap menjadi perhatian utama.
“Jika perusahaan mengambil kebijakan PHK, prosesnya harus mengikuti aturan yang berlaku dan melibatkan instansi ketenagakerjaan. Hak pekerja tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Pekerja Diminta Siapkan Alternatif
Helmi juga mengimbau para pekerja untuk mulai meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha alternatif sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi modal penting untuk menghadapi perubahan kondisi dunia kerja, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada dinamika pasar global.
“Pekerja perlu mempersiapkan diri sejak sekarang. Menambah keterampilan atau mencoba peluang usaha lain bisa menjadi langkah yang baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan,” tuturnya.
Ia memastikan DPRD Samarinda akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun laporan terkait persoalan tersebut.
“Kalau ada keluhan atau persoalan yang perlu ditindaklanjuti, kami siap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.
(Adv)
