POLITIKAL.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN (Persero) melakukan langkah proaktif. Ia mendesak perusahaan untuk mengumumkan jadwal pemadaman listrik berkala secara masif kepada publik. Langkah ini sangat penting agar masyarakat dan pelaku UMKM dapat mengantisipasi dampak kerugian lebih awal.
Penyebab Pemadaman Listrik Berkala di Samarinda
Abdul Rohim menjelaskan penyebab pemadaman listrik di ibu kota Kalimantan Timur ini. Menurutnya, situasi ini erat kaitannya dengan krisis pasokan energi di tingkat nasional. Keterbatasan suplai batu bara ke pembangkit listrik PLN menurunkan kapasitas produksi daya secara langsung.
Ketidakseimbangan beban listrik dan ketersediaan daya memaksa PLN mengambil kebijakan ini. PLN menerapkan pemadaman bergilir demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan.
“Masyarakat sebelumnya melihat informasi mengenai pemadaman bergilir di Pulau Jawa akibat pasokan batu bara ke PLN yang tidak mencukupi kebutuhan. Sekarang situasi yang sama memberikan dampak langsung ke wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda,” kata Rohim pada Sabtu.
Rohim menambahkan bahwa keterbatasan pasokan energi ini otomatis memicu pemangkasan beban kapasitas. Ketika penyediaan listrik kurang, maka pengurangan beban kapasitas harus terjadi. Alhasil, muncul pemadaman listrik di berbagai wilayah.
Keterbatasan Wewenang Pemerintah Daerah dan DPRD
DPRD Samarinda mengakui bahwa penyelesaian akar masalah ini berada di bawah kendali pemerintah pusat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN pusat harus melakukan koordinasi strategis. Oleh sebab itu, pemerintah daerah maupun DPRD kota memiliki ruang gerak yang terbatas.
“DPRD Samarinda tentu berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan suplai batu bara ini agar pasokan listrik kembali normal. Situasi saat ini sangat mengganggu produktivitas dan menghambat aktivitas harian warga,” ujar Politisi PKS tersebut.
Manajemen Komunikasi Publik untuk Pengumuman Jadwal Pemadaman Listrik Berkala
Meskipun otoritas daerah memiliki keterbatasan teknis, Rohim menilai PLN wilayah bisa memaksimalkan mitigasi. Manajemen PLN harus menjalankan komunikasi publik yang baik. Perusahaan wajib memanfaatkan berbagai saluran informasi, seperti media massa, media sosial, hingga pesan berantai secara masif.
“Jika PLN memang tidak bisa menghindari pemadaman, perusahaan harus memberi tahu masyarakat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan,” tutur Rohim.
Manajemen minimal mengumumkan wilayah terdampak, jam mulai, serta durasi pemadaman dua atau tiga hari sebelumnya. Melalui pengumuman jadwal pemadaman listrik berkala yang tepat waktu, warga dan UMKM dapat mengatur ulang aktivitas mereka.
(Redaksi)
