POLITIKAL.ID – Keracunan yang menimpa 352 siswa setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu perhatian DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta pemerintah segera mengusut penyebab kejadian tersebut sekaligus memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG.
Para siswa dari sejumlah sekolah dasar (SD) itu mengalami sejumlah keluhan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Mereka antara lain mengeluhkan muntah-muntah dan pusing.
Sari menilai pemerintah tidak boleh menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program yang menyasar kelompok usia sekolah.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari dalam keterangan, Sabtu (12/9/2026).
Minta BGN Evaluasi Pelaksanaan MBG
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II itu menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah. Karena program tersebut menyasar anak-anak, pemerintah harus memastikan keamanan dan kualitas makanan serta menjalankan standard operating procedure (SOP) secara ketat.
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Ia juga meminta BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin.
Menurut Sari, evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian penyebab dugaan keracunan. Pemerintah juga harus memeriksa kepatuhan setiap SPPG terhadap prosedur yang berlaku.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” katanya.
DPR Perkuat Fungsi Pengawasan
Sari mengatakan DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah. DPR juga akan mendorong pengawasan di tingkat daerah agar program tersebut berjalan sesuai standar.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Sari menegaskan pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan MBG dari jumlah penerima manfaat. Program tersebut juga harus mampu menjamin kualitas serta keamanan makanan yang diterima anak-anak.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari.
(*)
