Wawali Rusmadi Sebut Peran Aktif Lurah dan Camat Dibutuhkan untuk Turunkan Angka Stunting di Samarinda
POLITIKAL.ID – Pemkot Samarinda melalakukan upaya untuk penurunan angka stunting di Kota Samarinda dengan berbagai upaya.
Salah satunya pada Kamis (16/3/2023), Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso hadiri roadshow daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Kegiatan itu membahas tentang percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di kabupaten/kota di Kaltim
Roadshow daring itu digelar di Ruang Rapat command Center Diskominfo Samarinda.
Dalam kegiatan itu turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda Rinda Wahyuni, Ketua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda I Gusti Ayu Sulistiani.
Lebih lanjut, Rusmadi menjelaskan bahwa Samarinda berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 memiliki presentase prevelensi stunting sebesar 21,6 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 25,3 persen.
Saat ini Pemkot Samarinda sedang berupaya untuk melakukan percepatan penurunan angka melalui program kerja serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“Ya data dari SSGI tadi sebagai perbandingan dan acuan kita juga untuk bekerja lebih keras menangani kasus stunting di kota Samarinda. Perlu keterlibatan aktif pihak lurah di kelurahan dan camat di kecamatan untuk mencegah stunting,” ujar Rusmadi.
Ia berharap agar lurah memiliki peran aktif untuk mengetahui dan mendata para warganya yang terkategori stunting hingga miskin ekstrem.
“Pemkot Samarinda sedang berupaya mewujudkan manajemen satu data risiko keluarga stunting atau miskin ekstrim pada setiap lintas OPD dan pemangku kepentingan tiap satuan tingkatkan pemerintahan,”ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan agar program bantuan dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan ekonomi dapat benar-benar terarah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda agar dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pendamping dan pelatihan teknis dari pemerintah pusat. Perlunya dukungan pembangunan infrastruktur dari kementerian terkait.
“Tentunya perlu pendampingan agar juga transfer ilmu pengetahuan dan pendamping itu sampai kepada tingkat keluarga dan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat,” pungkasnya.
(Advertorial)
