Dialog Publik Fiskal Kaltim, Andi Harun Ajak Daerah Ubah Paradigma Belanja: Jangan Marah ke Pusat, Evaluasi Diri
POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur mengubah paradigma pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah kebijakan penyesuaian fiskal nasional. Menurutnya, kondisi penurunan transfer ke daerah harus dijawab dengan disiplin fiskal dan evaluasi menyeluruh terhadap pola belanja, bukan sekadar menyalahkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menjadi pembicara dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh IKA PMII Kaltim, bertema “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur” yang digelar di Cafe D’Bagios, Samarinda. Diskusi tersebut menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, serta dipandu oleh Jurnalis senior Muhammad Khaidir.
Andi Harun mengakui kebijakan pemotongan pendapatan keuangan daerah (PKD) maupun penurunan transfer pusat memang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Namun, menurutnya kondisi tersebut harus menjadi momentum melakukan pembenahan tata kelola anggaran.
“Kalau ada penurunan PKD tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun, Sabtu (1/8/2026).
Ia menilai kondisi fiskal nasional saat ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor eksternal, mulai dari defisit APBN, ketidakpastian ekonomi global, hingga memanasnya geopolitik internasional yang memengaruhi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Menurut Andi, pemerintah daerah harus memahami kondisi tersebut sebagai bagian dari tantangan bersama, bukan semata-mata kesalahan pemerintah pusat.
“Negara sedang membutuhkan uang. Ada faktor geopolitik internasional, harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi APBN, nilai tukar rupiah juga tertekan. Semua itu memengaruhi kemampuan fiskal nasional,” ujarnya.
Disiplin Fiskal dan Zero-Based Budgeting Jadi Solusi
Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah mengubah cara pandang dalam menyusun APBD. Jika selama ini pemerintah terbiasa menggunakan pola ekspansi fiskal ketika anggaran besar, kini saatnya menerapkan disiplin fiskal.
“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.
Andi juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah menerapkan konsep zero-based budgeting, yakni menyusun anggaran dari nol berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya.
Menurutnya, masih banyak belanja rutin yang dapat dievaluasi agar anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” katanya.
Ia mencontohkan belanja alat tulis kantor yang seharusnya dapat ditekan karena sebagian besar pelayanan administrasi kini telah beralih ke sistem digital.
“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” ujarnya.
Andi menegaskan ukuran keberhasilan APBD bukan hanya besarnya nilai anggaran, melainkan besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat atau public value.
“Kalau APBD besar, manfaatnya juga harus besar. Tetapi kalau APBD turun, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” katanya.
Usulkan Gerakan Bersama Kaltim Perjuangkan Tambahan Anggaran Pusat
Dalam kesempatan itu, Andi juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh kabupaten dan kota untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Namun perjuangan tersebut, kata dia, harus dilakukan melalui pendekatan teknokratis yang didukung data dan dokumen yang kuat, bukan sekadar narasi politik.
“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.
Ia optimistis apabila seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur bersatu menyusun argumentasi berbasis data, peluang memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan semakin besar.
Menurut Andi, evaluasi diri menjadi langkah penting agar pemerintah daerah tidak terus mengulangi pola belanja yang kurang efektif.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.
(Redaksi)
