POLITIKAL.ID – Pembangunan Teras Samarinda tahap II yang membentang dari depan Kantor Gubernur Kaltim hingga Dermaga Mahakam Ilir di Jalan Gajah Mada telah selesai secara kontrak. Saat ini, fasilitas publik tersebut hanya tinggal menunggu peresmian sebelum masyarakat dapat menggunakannya secara luas.
Meskipun tahap kedua telah rampung, rencana kelanjutan proyek Teras Samarinda Tahap III justru mendapatkan sorotan. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengkaji ulang rencana kelanjutan megaproyek tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak.
Iswandi menilai bahwa keterbatasan anggaran daerah saat ini menuntut efisiensi yang ketat. Oleh karena itu, Pemkot Samarinda harus memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk program-program yang berdampak langsung pada warga. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang utama yang saat ini masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar.
“Saya menyatakan tidak setuju jika pemerintah langsung menyambung pembangunan ke tahap ketiga. Kita harus memfokuskan anggaran yang ada ke program prioritas terlebih dahulu karena kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas,” ujar Iswandi pada Senin (22/6/2026).
Prioritas Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan
Iswandi menambahkan, pemerintah daerah wajib menerapkan skala prioritas yang ketat dalam menyusun program pembangunan. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat harus menjadi garis depan sebelum membangun fasilitas penunjang estetika kota.
“Pemerintah kota sebaiknya memenuhi terlebih dahulu hak-hak dasar warga seperti sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Setelah urusan itu selesai dan kondisi anggaran daerah sudah membaik, pemerintah baru boleh melanjutkan proyek Teras Samarinda Tahap III,” kata Iswandi menjelaskan.
Selain masalah dana, Iswandi juga mengingatkan bahwa Samarinda masih memiliki sejumlah proyek strategis dari tahun-tahun sebelumnya yang belum tuntas sepenuhnya, salah satunya adalah proyek Terowongan Samarinda.
“Jika proyek tahap ketiga masih bisa kita tunda, maka sebaiknya kita tunda dahulu. Keberadaan Teras Samarinda tahap satu dan tahap dua sudah cukup untuk saat ini. Kita harus kembali ke skala prioritas yang memberi manfaat langsung, seperti perbaikan fasilitas sekolah yang membutuhkan biaya besar,” tutur Iswandi.
Kemampuan fiskal daerah menjadi alasan utama penolakan tersebut. Iswandi menegaskan bahwa kondisi kas daerah saat ini tidak memungkinkan untuk membiayai semua proyek infrastruktur secara bersamaan.
“Semua keputusan harus bersandar pada skala prioritas karena anggaran kita sekarang kecil. Jika nanti anggaran daerah kita sudah melimpah, silakan pemerintah melanjutkan proyek tersebut,” ucapnya menambahkan.
Di sisi lain, DPRD Samarinda hingga kini belum memulai pembahasan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027. Pihak legislatif masih menunggu penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pihak eksekutif.
“Biasanya kami memulai pembahasan anggaran pada bulan Juli. Harusnya pada awal Juli nanti dokumen tersebut sudah masuk ke dewan, kini kami sedang menunggu penyerahan KUA-PPAS dari pemerintah daerah,” kata Iswandi menutup penjelasannya.
(Redaksi)
