DPRD Samarinda Usulkan Subsidi Siswa yang Tidak Masuk Sekolah Negeri pada SPMB Samarinda 2026
POLITIKAL.ID Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Samarinda 2026 kembali muncul. Banyak orang tua berusaha memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena biaya sekolah swasta dinilai cukup tinggi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta Pemerintah Kota Samarinda memberi subsidi kepada siswa yang tidak lolos sekolah negeri dan harus bersekolah di swasta.
Menurutnya, DPRD sudah lama mengusulkan bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dalam pelaksanaan SPMB Samarinda 2026.
“Kami sejak beberapa tahun lalu sudah mengusulkan bantuan biaya sekolah bagi siswa yang tidak tertampung di negeri. Jadi mereka tetap bisa sekolah di swasta dengan bantuan dari pemerintah,” kata Puji di Arutala Ballroom Bapperida Samarinda, Senin (25/5/2026).
Sri Puji Sebut Aduan Orang Tua Masih Tinggi pada SPMB Samarinda 2026
Puji menjelaskan Dinas Pendidikan sebenarnya sudah mengatur juknis dan kuota daya tampung dengan jelas. Namun, banyak masyarakat belum memahami mekanisme penerimaan siswa baru pada SPMB Samarinda 2026.
Karena itu, DPRD Samarinda masih sering menerima laporan dari orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri tertentu.
“Setiap reses kami hampir selalu menerima keluhan soal anak yang tidak diterima di sekolah negeri favorit,” ujarnya.
Puji mengatakan DPRD bersama Dinas Pendidikan juga rutin melakukan sosialisasi ke sekolah dan kecamatan terkait aturan SPMB Samarinda 2026.
DPRD Samarinda Soroti Minimnya Sekolah di Beberapa Wilayah
Selain persoalan kuota, Puji juga menyoroti keterbatasan sekolah di sejumlah kawasan Samarinda. Menurutnya, beberapa wilayah masih kekurangan fasilitas pendidikan jenjang SD dan SMP.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak bisa sembarangan membangun sekolah baru. Kebijakan itu bertujuan menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tetap memiliki siswa.
“Masalah ini terus berulang karena banyak orang tua tetap ingin anaknya masuk sekolah negeri,” jelasnya.
Puji mencontohkan keluhan warga Kelurahan Jawa dan Sidodadi. Banyak warga memprotes hasil penerimaan di SMPN 4 Jalan Ir Juanda dan SMPN 22 Jalan Pahlawan.
DPRD Minta Dinas Pendidikan Perkuat Sosialisasi SPMB Samarinda 2026
Puji meminta Dinas Pendidikan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem zonasi dan jalur afirmasi dalam SPMB Samarinda 2026.
Ia menyarankan sekolah memasang spanduk juknis SPMB di lingkungan sekolah, media sosial, hingga tingkat RT agar masyarakat lebih memahami aturan penerimaan siswa baru.
“Kami berharap orang tua tidak memaksakan kehendak. Jangan sampai anak malah tidak mau sekolah hanya karena gagal masuk sekolah yang diinginkan,” tegasnya.
Menurut Puji, sosialisasi yang maksimal dapat mengurangi polemik SPMB Samarinda 2026 setiap tahun dan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil.
(ADV)
