POLITIKAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda membangun kerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat. Langkah taktis ini bertujuan untuk meredam sekaligus menyelesaikan berbagai potensi konflik keagamaan yang berisiko muncul di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah menjelaskan bahwa FKUB mengemban peran yang sangat vital. Sebagai organisasi yang menghimpun perwakilan berbagai agama, forum ini memiliki kapasitas besar untuk menjaga stabilitas daerah. Selain itu, mereka juga bertugas mendengarkan serta mengurai keluhan warga terkait isu-isu keagamaan yang sedang berkembang.
FKUB Siap Membantu DPRD Kota Samarinda
Pihak lembaga legislatif melihat kesiapan yang besar dari forum kerukunan tersebut dalam mengawal kedamaian kota. Pengurus forum juga berkomitmen memberikan kontribusi aktif apabila pihak parlemen memerlukan kehadiran mereka dalam menjembatani persoalan di lapangan.
“Pengurus forum menyatakan langsung kepada kami mengenai kesiapan mereka. FKUB bersedia membantu DPRD Kota Samarinda jika muncul permasalahan yang berkaitan dengan isu agama, adat budaya, masalah perizinan, pendirian rumah ibadah, maupun kendala sosial lainnya,” ujar Helmi di Gedung DPRD Samarinda, Senin (29/6/2026).
Kerja sama ini menjadi jawaban atas banyaknya aduan yang masuk ke meja legislatif. Selama ini, masyarakat kerap mendatangi gedung rakyat untuk meminta solusi atas sengkarut sosial yang bersinggungan dengan ranah religi serta kebudayaan.
Komitmen Anggaran untuk Program Kemasyarakatan
Sebagai bentuk keseriusan, lembaga legislatif menjanjikan dukungan nyata dalam hal kebijakan fiskal. Parlemen berkomitmen mengoptimalkan fungsi penganggaran serta pengawasan daerah demi mendukung efektivitas program kerja pengurus forum kerukunan.
DPRD Kota Samarinda memastikan akan memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada anggaran tahun depan. Prioritas bantuan finansial mengarah pada program-program kemasyarakatan yang menyentuh sektor keagamaan, toleransi, dan pelestarian kebudayaan lokal.
“Kami akan mendahulukan serta memprioritaskan program-program kerja yang memiliki dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat luas,” kata Helmi menambahkan.
Keterlibatan Pengurus Forum dalam Menampung Aspirasi
Melalui skema kolaborasi ini, penanganan konflik tidak lagi bertumpu pada satu lembaga saja. Hubungan kemitraan yang kuat antara legislator dan tokoh lintas agama akan mempercepat proses deteksi dini di pemukiman warga.
Anggota dewan mengakui bahwa perkara sensitif seperti ini memerlukan penanganan yang hati-hati dan melibatkan para ahli agama yang independen. Oleh sebab itu, kehadiran forum lintas iman ini menjadi sangat krusial bagi kerja-kerja parlemen ke depan.
“Sebab kami sangat sering menerima penyampaian aspirasi dan keluhan langsung dari warga kota. Untuk masa yang akan datang, apabila muncul keberatan atau keluhan yang berkaitan dengan isu keagamaan, kami tentu akan melibatkan pihak FKUB,” tutur Helmi Abdullah sekaligus mengakhiri penjelasannya.
(Redaksi)
