POLITIKAL.ID – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa urgensi pembenahan partai politik saat ini menjadi agenda yang tidak bisa tertunda lagi. Ia melihat bahwa partai politik memegang peranan vital sebagai pilar utama dalam menjaga marwah demokrasi Pancasila di Indonesia. Tanpa adanya perbaikan sistem di internal partai, kualitas kehidupan bernegara berisiko mengalami kemunduran akibat praktik politik transaksional yang kian marak.
Bambang Soesatyo menyampaikan pandangan tersebut secara lugas saat menjadi narasumber dalam forum RenTalks 2026 di SMA Labschool Cirendeu. Di hadapan para peserta, ia menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa telah bersepakat memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem ini membutuhkan kendaraan politik yang sehat agar tetap berjalan sesuai dengan arah ideologis bangsa.
“Para founding fathers telah berketetapan memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah terbaik sejak awal berdirinya republik ini. Demokrasi ini tidak sekadar bersifat prosedural, namun berakar kuat pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita,” ujar politisi senior yang akrab dengan sapaan Bamsoet tersebut.
Mengatasi Politik Transaksional dan Dominasi Elit
Salah satu poin utama dalam urgensi pembenahan partai politik adalah upaya untuk memutus rantai politik uang. Bamsoet mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena pragmatisme kekuasaan yang seringkali mengabaikan fungsi pendidikan politik bagi warga. Saat ini, banyak partai politik terjebak pada orientasi kemenangan jangka pendek dalam pemilihan umum. Hal tersebut membuat aspek integritas dan kapasitas calon pemimpin seringkali kalah oleh faktor popularitas maupun kekuatan finansial semata.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik di tanah air. Merujuk pada data Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2025, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini berada di angka 60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang keraguan yang besar dari masyarakat terhadap kinerja partai dalam mewakili aspirasi mereka. Masyarakat merindukan partai yang mampu melahirkan pemimpin berbasis meritokrasi, bukan sekadar berdasarkan kedekatan dengan elit penguasa partai.
“Salah satu tantangan utama demokrasi saat ini muncul dari belum optimalnya fungsi partai politik dalam menjalankan kaderisasi serta rekrutmen kepemimpinan. Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, hingga praktik politik uang masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi kita semua,” tegas Bamsoet di hadapan para audiens.
Mendorong Transparansi Dana dan Kaderisasi Berbasis Meritokrasi
Poin krusial selanjutnya yang mendasari urgensi pembenahan partai politik adalah masalah pendanaan. Biaya politik yang terlampau mahal di Indonesia memicu timbulnya celah korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik. Bamsoet menyoroti data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sejarah kelam dalam birokrasi Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga 2026, tercatat lebih dari 200 kepala daerah harus berurusan dengan hukum akibat terjerat kasus korupsi.
Banyak dari kasus korupsi tersebut berakar dari beban biaya politik yang besar saat masa kampanye. Para calon pemimpin seringkali merasa perlu mencari sumber dana ilegal untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Oleh karena itu, Bamsoet mendorong penguatan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan berbasis pada kompetensi nyata. Ia menuntut partai politik untuk membuka diri terhadap sistem pendanaan yang lebih akuntabel guna mencegah ketergantungan pada penyumbang dana yang memiliki kepentingan sempit.
“Negara wajib hadir untuk memperkuat sistem kepartaian agar lebih sehat, transparan, serta akuntabel. Keberadaan partai politik yang kuat dan memiliki integritas akan mengokohkan demokrasi Pancasila dalam menjawab tantangan zaman,” tambah Bamsoet mengenai pentingnya peran negara dalam pengawasan partai.
Pendidikan Politik sebagai Benteng Pertahanan Demokrasi
Selain fokus pada internal organisasi, urgensi pembenahan partai politik juga mencakup tanggung jawab partai dalam mengedukasi masyarakat. Selama ini, masyarakat seringkali menjadi objek politik yang mudah terpengaruh oleh disinformasi dan iming-iming materi sesaat. Bamsoet menekankan bahwa partai politik memegang mandat untuk mencerdaskan para pemilih agar mereka menjadi pemilih yang rasional. Masyarakat perlu memahami bahwa pilihan mereka dalam bilik suara akan menentukan arah kebijakan publik untuk bertahun-tahun ke depan.
Melalui pendidikan politik yang konsisten, masyarakat akan mulai menuntut gagasan serta integritas dari setiap calon yang maju dalam kontestasi. Partai politik tidak boleh hanya muncul saat menjelang pemilu, melainkan harus hadir secara rutin untuk menyerap aspirasi dan memberikan pemahaman politik yang benar. Dengan masyarakat yang cerdas, praktik politik uang akan kehilangan kekuatannya secara perlahan. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari transformasi sistem kepartaian yang lebih modern di Indonesia.
Partai politik harus kembali pada fungsinya sebagai laboratorium kader yang handal. Setiap kader harus melewati proses penyaringan yang ketat agar memiliki kapasitas yang mumpuni saat duduk di kursi pemerintahan. Tanpa adanya sistem kaderisasi yang jelas, partai hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak siap menghadapi kompleksitas tantangan global di masa depan. Perbaikan pada sektor rekrutmen akan memastikan bahwa orang-orang terbaiklah yang memimpin bangsa ini.
Harapan Masa Depan bagi Demokrasi Indonesia
Bamsoet menutup pemaparannya dengan menekankan kembali bahwa demokrasi Pancasila tidak boleh hanya menjadi jargon tanpa makna. Seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara, pengurus partai, hingga masyarakat umum, harus bekerja sama dalam memperbaiki ekosistem politik nasional. Pembenahan ini memang membutuhkan komitmen yang besar dan waktu yang tidak sebentar, namun langkah ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran ideologis.
Dengan partai politik yang sehat, Indonesia akan memiliki fondasi demokrasi yang jauh lebih kokoh. Korupsi akan berkurang secara bertahap seiring dengan terciptanya sistem pendanaan partai yang bersih. Para pemimpin yang lahir dari sistem yang benar akan bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pemilik modal. Semua harapan ini bermuara pada satu titik kunci, yaitu keberanian untuk memulai pembenahan total di dalam tubuh partai politik itu sendiri.
“Hanya dengan partai politik yang kuat dan berintegritas, kita mampu memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap kokoh dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks ini,” tutup Bamsoet dengan optimisme tinggi.
(Redaksi)
