POLITIKAL.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, kembali menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
Mulai dari proyek drainase yang tidak selesai tepat waktu hingga jalan yang harus dibongkar berulang kali, menurutnya semua itu berakar dari lemahnya koordinasi antarinstansi pekerjaan umum, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Seno menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya perencanaan menyeluruh agar kualitas jalan, drainase, dan fasilitas dasar lainnya benar-benar terjaga.
Menurut Seno, pola kerja yang tidak sinkron bukan hanya menimbulkan pemborosan anggaran, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia mencontohkan kasus jalan yang baru selesai dikerjakan namun terpaksa dibongkar ulang karena saluran drainase belum dibuat sesuai kebutuhan.
Pemprov Kaltim, kata dia, terus menerima keluhan warga yang terganggu akibat proyek yang tidak tuntas atau harus diulang karena ada bagian pekerjaan yang saling bertabrakan.
Seno menyoroti perlunya komunikasi yang jauh lebih solid antara balai PUPR dengan dinas PU di daerah. Ia mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap pekerjaan pembangunan.
Menurutnya, infrastruktur Kalimantan Timur tidak akan pernah membaik jika pola kerja antarinstansi tetap berjalan terpisah.
“Kementerian PU kemudian dinas PU itu benar-benar harus berbakti kepada masyarakat, dan kami juga menyampaikan antara balai PU kemudian dinas PU provinsi, kabupaten/kota itu selalu sinergi bersama-sama supaya infrastruktur Kalimantan Timur ini terjaga dengan baik dan meningkat,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Tidak hanya itu, Seno menegaskan bahwa kualitas infrastruktur sangat berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah. Jalur logistik yang rusak, saluran air yang tidak memadai, serta pekerjaan yang tidak seragam berpotensi menghambat arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak tertata bukan hanya merugikan anggaran, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Karena kalau infrastruktur tidak baik di Kaltim maka perekonomian juga tidak akan baik,” tegasnya.
Salah satu masalah klasik yang kembali disorotinya adalah ketidaksinkronan antara pembuatan drainase dan perbaikan jalan. Pada banyak kasus, jalan yang baru selesai dikerjakan terpaksa dibongkar ulang karena saluran air belum dikerjakan sesuai kebutuhan.
Seno menilai pola seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berulang.“Bagaimana mereka bersinergi membangun jalan misalnya, kalau misalnya drainase sudah jadi kemudian baru jalannya dibuat. Jangan sampai dibongkar lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak harus melakukan evaluasi menyeluruh demi menertibkan pola kerja pembangunan. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu diperkuat agar setiap program infrastruktur berjalan dalam satu arah yang sama. Menutup pernyataannya, Seno kembali menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan bersama-sama agar manfaat pembangunan benar-benar terasa bagi masyarakat.
“Sekarang ini kita evaluasi diri sama-sama, saling menjalin komunikasi supaya jalan-jalan kita, drainase kita semuanya bisa berguna dengan baik untuk masyarakat,” pungkasnya
Ia mengajak seluruh pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama. Komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu diperkuat agar setiap program infrastruktur berjalan dalam satu arah yang sama.
(ADV/Diskominfo Kaltim)
