POLITIKAL.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, membuka peluang untuk mempermanenkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah pusat saat ini tengah memantau efektivitas pola kerja tersebut sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan agar lebih efisien.
Bima Arya menjelaskan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah awal untuk melihat potensi efisiensi yang lebih besar. Menurutnya, sektor swasta sudah banyak yang berhasil menerapkan sistem kerja fleksibel tanpa menurunkan produktivitas.
“Momentum ini kita gunakan untuk membangun transformasi budaya kerja yang lebih efektif lagi. Jadi jangan-jangan selama ini masih sangat bisa dilakukan efisiensi lagi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri saat memberikan keterangan di Kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (10/4/2026).
Evaluasi Ketat Pelayanan Publik dan Output Kerja
Meskipun peluang mempermanenkan sistem ini terbuka lebar, pemerintah memberikan catatan kritis terkait kualitas pelayanan publik. Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengganggu target-target kerja yang telah ditetapkan oleh negara.
Pemerintah akan memantau dua indikator utama dalam masa uji coba ini. Pertama adalah tingkat penghematan anggaran yang tercipta, dan kedua adalah kualitas output kerja para pegawai.
“Tetapi catatannya itu tadi, harus terus dievaluasi. Setiap bulan pasti kami akan evaluasi. Dari segi satu, seberapa efisien, seberapa penghematannya dan yang kedua output-nya terganggu atau tidak,” lanjut Wakil Menteri Dalam Negeri.
Bima menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan final. Evaluasi menyeluruh menjadi syarat mutlak sebelum sistem ini dilembagakan secara resmi di seluruh instansi pemerintah.
“Kita lihat dulu evaluasinya. Kita tidak bisa mendahului. Kan bagaimanapun juga pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita punya target-target. Kalau itu tidak terganggu ya bukan tidak mungkin kemudian akan dipermanenkan, dilembagakan,” tegas Bima.
Kemendagri Pantau Laporan Bulanan dari Kepala Daerah
Sebagai bentuk pengawasan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengirimkan laporan rutin. Laporan tersebut harus memuat data objektif mengenai dampak penerapan WFH di wilayah masing-masing setiap bulannya.
Selain laporan administratif, pihak Kemendagri juga akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai sedang menjalankan tugas dari luar kantor.
“Paling tidak Kepala Daerah diminta untuk setiap bulan mengevaluasi itu. Kalau setiap hari Jumat pasti kami akan cek turun ke wilayah. Nah tetapi setiap bulan nanti resminya Kepala Daerah akan menyampaikan ke Pak Mendagri,” tutur Bima Arya.
Hasil laporan dari berbagai daerah tersebut nantinya akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Data ini akan menjadi basis pengambilan kebijakan strategis mengenai sistem kerja ASN di masa depan.
“Nanti Pak Mendagri akan melakukan rekapitulasi total. Jadi selama satu bulan pelaksanaan WFH total penghematan berapa dan dampak bagi kinerja seperti apa,” pungkasnya.
(Redaksi)
