POLITIKAL.ID – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total dan perbaikan data bansos. Langkah ini merupakan respon tegas setelah seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda meninggal dunia akibat infeksi luka dari sepatu sekolah yang kekecilan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk membeli sepatu baru memicu tragedi ini, sementara keluarga korban dilaporkan tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah.
Masalah Validasi Data Bantuan Sosial Samarinda
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, memberikan perhatian serius terhadap kasus yang menimpa warga Samarinda tersebut. Korban mengalami pembengkakan pada punggung kaki yang menjalar hingga ke pinggang sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Ismail menilai peristiwa memilukan ini menjadi indikator kuat bahwa distribusi program jaminan sosial pemerintah masih belum tepat sasaran.
Ismail menegaskan bahwa meski pengelolaan SMK berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun status korban sebagai penduduk tetap merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda. Ia melihat ada kelemahan nyata dalam validasi data kemiskinan di lapangan yang menyebabkan warga sangat membutuhkan justru terabaikan.
“Kita meminta Dinas Sosial melakukan perbaikan data agar data ini valid, mana yang membutuhkan. Ini diperlukan supaya penerima tepat sasaran. Jangan sampai karena lemahnya pendataan kita, akhirnya ada masyarakat miskin terabaikan,” kata Ismail, Minggu 3/5/2026.
Peran Ketua RT dalam Pengawasan Kesejahteraan Warga
Selain menyoroti kinerja Dinas Sosial, Ismail mendorong perangkat lingkungan paling bawah untuk meningkatkan kepekaan sosial. Ia melihat peran Ketua RT dan tetangga sekitar sangat krusial untuk mendeteksi krisis kesejahteraan yang dialami warga secara dini. Tanpa laporan dari tingkat bawah, pemerintah daerah akan kesulitan menjangkau kasus-kasus tersembunyi yang memerlukan bantuan darurat.
Ismail menduga kasus ini hanyalah puncak gunung es dari banyak persoalan sosial yang belum terungkap ke permukaan. Oleh karena itu, ia meminta kerja sama aktif dari masyarakat untuk melaporkan warga yang mengalami kesulitan ekonomi ekstrem kepada pihak kelurahan maupun kecamatan.
“Bisa jadi kasus kali ini merupakan satu dari sekian kasus yang belum terungkap. Maka kita harapkan ada kepekaan masyarakat setempat, terutama ketua RT-nya,” tegas Ismail.
Komitmen Perbaikan Data Bansos Samarinda ke Depan
DPRD Samarinda berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki integritas data kemiskinan. Ismail mengingatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus saling berkomunikasi jika menemukan warga yang mengalami masalah kesejahteraan. Kehadiran pemerintah melalui bantuan yang tepat sasaran merupakan hak dasar bagi warga kurang mampu di Samarinda.
Politisi ini menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa koordinasi antara tingkat RT hingga Dinas Sosial harus berjalan searah. Validasi data yang akurat akan mencegah terulangnya tragedi di mana kebutuhan dasar siswa sekolah, seperti sepatu yang layak, tidak terpenuhi hanya karena kemiskinan yang tidak terdata.
“Kasus ini harus jadi yang terakhir. Kita butuh kepekaan. Jika kesejahteraan warga bermasalah, komunikasikan segera agar pemerintah hadir memberikan bantuan,” pungkas Ismail Latisi.
(ADV)
