POLITIKAL.ID – Aktivitas pelayanan publik pada bagian sekretariat dan komisi di lingkungan DPRD Kota Samarinda tetap berlangsung secara produktif. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sejak dua pekan lalu, para pegawai tetap menjalankan tugasnya secara maksimal.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Aturan tersebut bertujuan untuk menghemat energi serta menekan biaya operasional kantor di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, kebijakan ini menyasar pada efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bagi para pegawai.
“Tujuannya WFH ini kan bagus, salah satunya untuk menekan pengeluaran energi. Kita mengikuti aja sebagaimana aturan pusat,” kata Helmi Abdullah saat memberikan keterangan di kantornya, Jalan Basuki Rahmat, Rabu 29 April 2026.
Efisiensi Anggaran melalui Pelayanan DPRD Samarinda
Helmi menilai kebijakan ini menjadi langkah efektif untuk mengurangi pengeluaran anggaran daerah. Di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berjalan, pengurangan operasional gedung pada hari Jumat memberikan dampak positif pada penghematan kas negara. Namun, Helmi memberikan catatan keras bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani skema ini.
Helmi mengingatkan para ASN agar tidak mengabaikan tanggung jawab pekerjaan meskipun tidak berada di kantor. Helmi menegaskan bahwa skema WFH bukan merupakan hari libur tambahan bagi pegawai. Para ASN wajib tetap berada di rumah dan menyelesaikan tugas mereka hingga jam kerja berakhir.
“Jadi ASN tidak boleh keluar rumah sampai jam kerja selesai,” tegas Helmi Abdullah.
Aktivitas Penting Tetap Berlangsung di Kantor
Penerapan WFH di lingkungan DPRD Samarinda tidak berlaku secara mutlak atau 100 persen bagi seluruh agenda. Helmi menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan penting tetap terlaksana di gedung DPRD Samarinda. Hal ini bertujuan agar fungsi legislasi dan pengawasan tetap berjalan tanpa hambatan teknis.
Pihak sekretariat tetap mengatur jadwal piket atau kehadiran terbatas jika terdapat agenda yang mengharuskan pertemuan fisik. Helmi menjamin bahwa masyarakat atau tamu kedinasan tetap mendapatkan layanan yang semestinya pada hari Jumat.
“Tetap ada kegiatan, aktivitas kegiatan kantor tetap berjalan. Kalau ada kunjungan kerja, kita tetap akan menerima,” pungkas Helmi Abdullah.
Melalui pengawasan yang ketat, DPRD Samarinda memastikan bahwa efisiensi energi tidak menurunkan kualitas kinerja. Para pegawai memanfaatkan teknologi komunikasi untuk berkoordinasi sehingga alur birokrasi tetap terjaga. Masyarakat dapat mengakses layanan administrasi melalui kanal-kanal yang tersedia meski sebagian besar staf bekerja secara daring.
Hingga saat ini, evaluasi terhadap penerapan WFH Jumat menunjukkan tren positif dalam penghematan biaya listrik dan air di gedung wakil rakyat tersebut. Helmi berharap seluruh ASN mematuhi aturan ini dengan penuh integritas demi mendukung program penghematan nasional.
(ADV)
