POLITIKAL.ID – Pengamat politik Adi Prayitno menilai kritik sejumlah partai koalisi terhadap PDI Perjuangan (PDI-P) merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik pascapemilu. Menurutnya, posisi PDI-P yang berada di luar pemerintahan tetapi tidak mendeklarasikan diri sebagai oposisi penuh memunculkan berbagai tafsir di kalangan partai pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Adi mengatakan partai yang kalah dalam pemilihan presiden biasanya menghadapi tekanan politik yang lebih besar dibanding pemenang. Kondisi itu, kata dia, kini dialami PDI-P.
“Dalam politik, partai yang kalah memang sering menjadi sasaran kritik. Apalagi jika sikap politiknya dianggap belum sepenuhnya jelas,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Menurut Adi, sebagian elite koalisi memandang PDI-P kerap mengkritik kebijakan pemerintah di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi pemerintahan saat ini.
Pandangan tersebut membuat sejumlah partai koalisi mempertanyakan posisi politik PDI-P. Mereka menilai partai berlambang banteng itu belum menunjukkan sikap yang tegas antara mendukung atau mengkritisi pemerintah.
PDI-P Dinilai Punya Peran Penting di Luar Pemerintahan
Meski mendapat sorotan, Adi menilai banyak pihak tetap berharap PDI-P menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Harapan itu muncul karena hampir seluruh partai besar kini bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Menurut dia, keberadaan partai di luar pemerintahan penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara.
Adi juga mengingatkan bahwa PDI-P memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk menjalankan fungsi penyeimbang secara efektif.
Ia menambahkan, sebagian kalangan beranggapan hanya Partai Gerindra yang memiliki legitimasi politik untuk mendesak PDI-P memperjelas sikapnya. Sebab, Gerindra merupakan pemenang Pilpres 2024 sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan.
Golkar dan PKB Pertanyakan Sikap Politik PDI-P
Perdebatan mengenai posisi politik PDI-P kembali mengemuka setelah sejumlah elite partai koalisi memberikan tanggapan terbuka.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, menegaskan bahwa PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia menilai publik berhak menilai sendiri bagaimana partai tersebut menjalankan fungsi penyeimbang.
Sarmuji juga menyatakan Golkar menghormati sikap politik yang dipilih PDI-P. Menurutnya, istilah “penyeimbang” sudah cukup menjelaskan posisi yang ingin ditunjukkan partai tersebut.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDI-P menyampaikan sikap politik yang lebih jelas. Ia menilai partai yang berada di luar pemerintahan seharusnya menunjukkan posisi oposisi secara tegas.
Jazilul mengaku belum memahami konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDI-P. Karena itu, ia meminta partai tersebut memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada publik.
Pernyataan Jazilul muncul saat menanggapi isu yang mengaitkan PDI-P dengan sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
PDI-P Tegaskan Tetap Menjadi Penyeimbang
PDI-P menegaskan bahwa partai sudah menentukan sikap politiknya. Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menyatakan partainya berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang.
Menurut Deddy, keputusan tersebut lahir melalui mekanisme internal partai. Karena itu, tidak ada pihak yang dapat mengubah atau mengintervensi sikap tersebut.
Ia menjelaskan, PDI-P mengambil posisi penyeimbang karena mayoritas kursi DPR saat ini berada di tangan partai-partai pendukung pemerintah. Kondisi tersebut membuat fungsi kontrol dari luar pemerintahan menjadi penting.
Deddy menegaskan PDI-P akan terus menjalankan peran itu sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan demokrasi. Hingga saat ini, partai tersebut tetap memilih berada di luar kabinet Presiden Prabowo Subianto.
