POLITIKAL.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mendeteksi sejumlah hambatan dan dugaan penyalahgunaan di lapangan. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait meminta waktu satu bulan untuk merapikan seluruh persoalan tersebut.
Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG.
Mengatasi Hambatan Makan Bergizi Gratis
Pemerintah bertekad mengatasi hambatan Makan Bergizi Gratis agar program ini tepat sasaran. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa timnya akan mengkaji seluruh persoalan secara mendalam. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk menyusun solusi konkret bagi keberlanjutan program.
Pemerintah menemukan berbagai masalah operasional saat memetakan pelaksanaan program di daerah. Beberapa lokasi strategis yang layak menerima manfaat ternyata belum mendapatkan layanan secara maksimal. Keberadaan infrastruktur pendukung yang belum merata menjadi salah satu pemicu utama kendala tersebut.
Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa banyak lokasi belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, pemerintah telah menentukan titik-titik penerima manfaat tersebut sejak awal. Selain itu, beberapa wilayah sudah memiliki bangunan fisik namun belum bisa beroperasi sesuai rencana. Pemerintah saat ini sedang menginventarisasi seluruh data bangunan dan fasilitas tersebut.
Langkah Lanjutan dan Peran Koperasi Desa
Setelah masa pengkajian satu bulan selesai, Menko Pangan akan membawa hasil evaluasi tersebut ke tingkat tertinggi. Zulkifli Hasan bakal melaporkan formula solusi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Presiden akan memberikan arahan dan mengambil keputusan akhir terkait langkah taktis pemerintah.
Selain membahas program nutrisi tersebut, rapat terbatas ini juga mematangkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah menyiapkan KDMP sebagai infrastruktur utama untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial. Koperasi ini juga memegang mandat untuk mendistribusikan barang-barang subsidi secara langsung kepada masyarakat desa.
KDMP memiliki fungsi strategis lain sebagai penyerap hasil pertanian lokal (off-taker). Koperasi akan membeli produk pertanian seperti gabah dan jagung jika harga pasar jatuh. Langkah ini memastikan petani tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
(Redaksi)
