POLITIKAL.ID – Pemerintah Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam menangani pemulihan pascabencana di kawasan Sumatra. Pemerintah mengumumkan keberhasilan menyelesaikan pembangunan 500 unit hunian tetap (huntap) bagi para korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah cepat ini menjadi bagian awal dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan permanen bagi para penyintas.
Selain menyelesaikan ratusan unit awal tersebut, pemerintah memasang target besar untuk memulai pembangunan 7.952 unit huntap korban bencana baru secara masif pada September 2026 mendatang. Seluruh proyek lanjutan ini mengandalkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai alokasi mencapai Rp 2,2 triliun.
Pemerintah Dorong Percepatan Lahan untuk Huntap Korban Bencana
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengonfirmasi bahwa proses tender pembangunan hunian telah berjalan lancar. Beliau menyampaikan perkembangan positif ini usai menggelar pertemuan penting di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.
Maruarar menegaskan bahwa pihak kementerian tinggal menunggu penyelesaian kesiapan lahan di beberapa titik lokasi relokasi. Oleh karena itu, beliau meminta seluruh pemerintah daerah terkait untuk segera menyelesaikan urusan sengketa maupun legalitas tanah. Pihaknya tidak ingin kendala administratif lahan memperlambat jadwal eksekusi fisik di lapangan.
Selain masalah legalitas, Maruarar mengingatkan para kepala daerah agar memilih lokasi relokasi yang benar-benar bebas dari ancaman bahaya. Pemerintah daerah tidak boleh memindahkan warga menuju kawasan yang berpotensi melahirkan ancaman bencana baru di masa depan.
"Saya sudah meminta sejak awal agar pemerintah daerah menyiapkan lahan yang benar-benar aman. Kita tidak boleh memindahkan masyarakat terkena bencana ke kawasan yang rawan bencana lagi," tegas Maruarar Sirait.
Kementerian PKP juga memperhatikan aksesibilitas serta tata ruang kawasan hunian baru secara cermat. Kawasan relokasi wajib berada dekat dengan berbagai fasilitas publik vital seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Langkah strategis ini mencegah munculnya kompleks perumahan yang sepi atau terlantar akibat warga enggan menempatinya.
Skema Skala Masif dan Penyerahan Unit Huntap Korban Bencana
Pemerintah menerapkan dua jalur pendanaan untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal warga, yakni skema gotong royong dan skema APBN. Pembangunan 500 unit yang telah rampung saat ini merupakan buah hasil dari skema gotong royong non-APBN. Angka tersebut berhasil menembus sebagian dari total target 2.603 unit hunian gotong royong.
Maruarar menegaskan bahwa bangunan yang berdiri saat ini berstatus hunian tetap resmi, bukan sekadar hunian sementara (huntara). Pemerintah merencanakan proses penyerahan kunci kepada para pengungsi dalam waktu dekat. Para penyintas bencana memang sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal permanen agar dapat menata kembali kehidupan ekonomi dan sosial mereka secara normal.
Di sisi lain, proyek skala besar bernilai Rp 2,2 triliun akan membentang di 54 lokasi kompleks perumahan. Pembangunan secara komunal (ex situ) ini memanfaatkan total luas lahan mencapai 198,21 hektare yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merinci pembagian alokasi unit huntap korban bencana berbasis APBN tersebut secara mendetail:
-
Provinsi Aceh: Menerima porsi terbesar sebanyak 6.220 unit hunian.
-
Provinsi Sumatera Utara: Menerima alokasi sebanyak 919 unit hunian.
-
Provinsi Sumatera Barat: Menerima alokasi sebanyak 813 unit hunian.
Komitmen Pemerintah Mengawal Pemulihan Pascabencana
Mendagri Tito Karnavian optimis bahwa kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dapat menuntaskan seluruh target proyek tepat waktu. Sinergi ini menjamin ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan air bersih, listrik, dan jalan akses menuju kompleks hunian.
Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada kualitas bangunan agar mampu menahan guncangan bencana di masa depan. Seluruh kontraktor pelaksana wajib menerapkan standar konstruksi tahan gempa serta ramah lingkungan.
Melalui langkah masif yang dimulai September 2026, pemerintah berharap seluruh korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera menempati rumah yang layak. Program pemulihan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam melindungi serta memulihkan kehidupan warga terdampak bencana secara menyeluruh.
(Redaksi)
