POLITIKAL.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut DPR perlu menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 sebagai bahan evaluasi sekaligus pembenahan aturan pemilu.
Doli mengatakan proses politik setelah putusan tersebut tidak bisa berjalan sendiri.
Menurut dia, para pimpinan partai politik di DPR harus terlebih dahulu membangun kesepakatan mengenai langkah lanjutan yang akan ditempuh.
“Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR,” kata Doli, Rabu (7/10).
Soroti Kepatuhan terhadap Konstitusi
Wakil Ketua Baleg DPR itu juga mengapresiasi putusan MK dalam perkara tersebut.
Doli menilai MK telah menjalankan kewenangannya secara objektif dengan memisahkan ranah hukum dan politik.
Dia menilai putusan tersebut juga memberikan pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu.
Menurut Doli, putusan MK harus menjadi bahan introspeksi agar seluruh proses penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi.
“Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam proses politik apalagi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan negara, seluruhnya harus didasari oleh adanya kepatuhan kepada konstitusi,” kata Doli.
Jadi Bahan Pembahasan RUU Pemilu
Doli memastikan DPR akan memasukkan putusan MK tersebut dalam pembahasan RUU Pemilu.
Dia mendorong pembentuk undang-undang memperjelas aturan mengenai persyaratan dan mekanisme pencalonan pejabat publik.
Menurut dia, pembenahan regulasi harus mencakup proses rekrutmen hingga seleksi calon pemimpin dan wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Hikmahnya adalah bahwa ke depan syarat, proses rekruitmen, dan seleksi para pemimpin dan wakil-wakil rakyat, baik pusat maupun daerah harus diatur lebih rinci dan diatur mekanisme yang lebih transparan lagi,” katanya.
Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan pada Pilpres 2024 tak dapat diterima.
Putusan itu dibacakan dalam sidang atas perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam.
“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Oleh karenanya, MK tidak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI meski tegas menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan perkara yang diajukan para Pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Adies menyampaikan secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Status itu, lanjut dia, berakhir ketika Gibran dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden.
“Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” kata Adies dalam sidang putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di MK, Selasa (6/10) malam.
(*)
