POLITIKAL.ID – Rencana penempatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Samarinda II mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah kota perlu mengkaji aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan penataan ruang sebelum membuka aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada peluang ekonomi bagi pelaku usaha. Menurutnya, penempatan lapak juga harus mempertimbangkan kondisi jalan dan potensi peningkatan mobilitas masyarakat.
Sri Puji menyampaikan hal tersebut pada Rabu, 14/10/2026. Ia menilai pemerintah perlu memastikan lokasi berjualan tidak mengganggu arus kendaraan maupun membahayakan pengunjung dan pengguna jalan.
“Banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Kan dekat dengan jalan, memungkinkan tidak lokasinya? Apa nanti di situ akan menambah kemacetan? Nanti berbahaya segala macam,” kata Sri Puji.
Rencana UMKM di Teras Samarinda II Siapkan 14 Tenan
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda sebelumnya menyiapkan 14 tenan bagi pelaku UMKM di kawasan Teras Samarinda II, khususnya di area dermaga. Pemerintah merancang penataan tersebut untuk memberikan ruang usaha bagi pelaku ekonomi lokal sekaligus membangun identitas kawasan melalui konsep branding yang seragam.
Dalam rencana itu, Dishub bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk mendukung penerapan konsep branding tersebut. Namun, pemerintah belum menetapkan pelaku usaha yang berhak menempati lapak secara resmi.
Penentuan penerima tenan masih menunggu keputusan Wali Kota Samarinda. Karena itu, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengevaluasi kesiapan lokasi, mekanisme penempatan pedagang, dan pengaturan aktivitas pengunjung sebelum menjalankan rencana tersebut.
Sri Puji menyambut baik upaya pemerintah dalam membuka peluang usaha bagi UMKM. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut berjalan seiring dengan penataan infrastruktur dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, ruang publik yang memiliki fungsi komersial memerlukan perencanaan yang memperhitungkan berbagai kepentingan. Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada pedagang untuk mengembangkan usaha tanpa mengurangi fungsi utama kawasan sebagai ruang publik.
DPRD Samarinda Soroti Potensi Kemacetan dan Keselamatan
Lokasi Teras Samarinda II yang berdekatan dengan jalur kendaraan menjadi salah satu perhatian dalam rencana penempatan UMKM. Aktivitas perdagangan berpotensi menarik lebih banyak pengunjung, terutama ketika kawasan tersebut berkembang sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat.
Peningkatan kunjungan dapat memengaruhi arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi juga membutuhkan akses masuk, area turun penumpang, serta ruang parkir yang memadai.
Jika pemerintah tidak mengatur kebutuhan tersebut sejak awal, aktivitas perdagangan berpotensi menimbulkan hambatan bagi pengguna jalan. Selain itu, pergerakan pengunjung di sekitar lapak juga membutuhkan pengaturan agar tidak menimbulkan konflik dengan kendaraan yang melintas.
Oleh sebab itu, Sri Puji meminta pemerintah memperhatikan kondisi lapangan sebelum menentukan tata letak tenan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lapak memiliki jarak yang sesuai dari badan jalan dan tidak mengganggu ruang gerak kendaraan maupun pejalan kaki.
Kajian tersebut juga perlu memperhitungkan pola kunjungan masyarakat serta kemungkinan peningkatan aktivitas pada waktu tertentu. Dengan begitu, pemerintah dapat mengantisipasi kebutuhan pengaturan lalu lintas sebelum kegiatan perdagangan berlangsung.
Penataan Lapak UMKM Perlu Memperhatikan Akses Pengunjung
DPRD Samarinda menilai penempatan UMKM membutuhkan perencanaan teknis yang jelas. Pemerintah perlu menentukan titik berjualan berdasarkan kondisi ruang, aksesibilitas, dan keselamatan pengguna kawasan.
Selain penentuan lokasi, pengaturan akses keluar masuk pengunjung juga menjadi bagian penting dalam perencanaan. Pemerintah perlu memastikan pergerakan orang tidak menghambat kendaraan atau menciptakan titik penumpukan di sekitar dermaga.
Penyediaan ruang parkir juga memerlukan perhatian. Jika pengunjung menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraan, aktivitas tersebut dapat mengurangi kapasitas jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan penempatan tenan dengan kebutuhan parkir, jalur pejalan kaki, dan akses kendaraan. Penataan tersebut dapat membantu menjaga keteraturan kawasan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan hubungan antara kegiatan perdagangan dan fungsi ruang publik. Penempatan lapak sebaiknya tidak menghalangi akses masyarakat terhadap fasilitas yang tersedia di Teras Samarinda II.
Pengembangan Teras Samarinda II Harus Mempertimbangkan Kondisi Lapangan
Sri Puji menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan kondisi aktual kawasan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan berikutnya. Evaluasi lapangan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi persoalan sebelum aktivitas baru berjalan.
Menurutnya, setiap rencana pemanfaatan ruang publik harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan fasilitas usaha, tetapi juga perlu memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan secara tertib dan aman.
Rencana penempatan 14 tenan UMKM di Teras Samarinda II masih menunggu keputusan resmi wali kota terkait penetapan pelaku usaha. Tahap tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan kesiapan lokasi dan mekanisme pengelolaan lapak.
Melalui perencanaan yang terukur, pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan pelaku UMKM sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat. Sri Puji menilai berbagai aktivitas di Teras Samarinda perlu menjadi bahan pertimbangan ketika pemerintah menyusun kebijakan pengembangan kawasan selanjutnya.
(Redaksi)
