DPR
-
DPR Desak Kemenkes Minta Polri Usut Kasus Dugaan Ekspor Jutaan APD ke Korsel
POLITIKAL.ID – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan agar meminta Polri mengusut dugaan ekspor…
Read More » -
DPR Sebut Pembentukan Satgas Lawan Covid-19 Tak Gunakan Uang Negara
POLITIKAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan…
Read More » -
Mendagri Batal Hadir, DPR Tunda Raker Penetapan Waktu Pilkada 2020
POLITIKAL.ID – Komisi II DPR membatalkan Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan…
Read More » -
Soal Koperasi Indosurya Cipta, DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus
POLITIKAL.ID – Kabar mengejutkan data dari sektor keuangan, koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta (ISP) mengalami gagal bayar kepada nasabahnya. Di…
Read More » -
Bahas Omnibus Law Saat Corona, KPBI Menilai DPR Tak Tanggap Aspirasi Rakyat
POLITIKAL.ID – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU kontroversial seperti Omnibus Law Cipta Kerja…
Read More » -
Gratiskan Biaya Listrik, DPR Minta Pemerintah Juga Beri Subsidi pada Pelanggan 1.300 VA
POLITIKAL.ID – Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminta PT PLN…
Read More » -
Ketua Baleg DPR Jamin Keterbukaan Omnibus Law Ciptaker, Kelompok Buruh Minta Audiensi
POLITIKAL.ID – Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjamin keterbukaan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Supratman mengatakan, sudah…
Read More » -
PKS Kritik Pemerintah Terkait Pangkas Kewenangan DPR
POLITIKAL.ID – Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Uang Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan…
Read More » -
Formappi Menilai DPR Manfaatkan Pandemi Corona Demi Muluskan Omnibus Law
POLITIKAL.ID – DPR menyetujui pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (2/4). Hal ini…
Read More » -
Komisi III DPR Bakal Awasi Ketat Pembebasan Napi
POLITIKAL.ID – Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memberikan daftar tertulis nama-nama orang yang…
Read More »